Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan pada akhir bulan ini. Trump mengaitkan keputusan tersebut dengan apa yang ia sebut sebagai “pelanggaran hak asasi manusia” di negara itu.
Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyatakan penyelenggaraan G20 di Afrika Selatan sebagai sesuatu yang “memalukan”. Ia juga menuding warga Afrikaner—keturunan pemukim Belanda serta imigran Prancis dan Jerman—mengalami kekerasan, serta menyebut tanah dan pertanian mereka disita secara ilegal.
“Tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan hadir selama pelanggaran hak asasi manusia ini terus berlanjut. Saya berharap dapat menjadi tuan rumah G20 2026 di Miami, Florida,” tulis Trump.
Seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut menyebut Wakil Presiden JD Vance, yang sebelumnya dijadwalkan menghadiri pertemuan para pemimpin dunia G20 di Johannesburg pada 22–23 November, juga tidak akan hadir.
Trump sebelumnya kerap mempermasalahkan sejumlah kebijakan dalam dan luar negeri Afrika Selatan, mulai dari kebijakan pertanahan hingga langkah Afrika Selatan terkait tuduhan Israel atas genosida dalam perang di Gaza.
Bulan lalu, Trump juga menetapkan batas terendah yang pernah tercatat untuk penerimaan pengungsi AS dan menyatakan bahwa penerimaan tersebut sebagian besar akan berfokus pada warga Afrikaner kulit putih.
Menanggapi pernyataan Trump, Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menyatakan penyesalan atas keputusan tersebut dan menegaskan kembali penolakan Pretoria terhadap klaim bahwa warga Afrikaner mengalami penganiayaan atau tindakan rasis di negara mayoritas kulit hitam itu.
“Klaim bahwa komunitas ini menghadapi penganiayaan tidak didukung oleh fakta,” kata kementerian tersebut. Afrika Selatan juga menilai pengalaman sejarahnya yang diwarnai ketimpangan rasial memberi pelajaran untuk membantu dunia mengatasi perpecahan melalui platform G20, seraya menyatakan harapan agar KTT dapat terselenggara dengan sukses.
Sebelumnya, pada awal tahun ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga memboikot pertemuan para menteri luar negeri G20 di Afrika Selatan. Afrika Selatan memegang presidensi G20 dari Desember 2024 hingga November 2025, sebelum kemudian akan diteruskan oleh Amerika Serikat.
