Bangkok, 4 Februari 2025 — Tinjauan Regional kedua Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) di Asia dan Pasifik resmi dimulai hari ini. Pertemuan ini menyerukan kebijakan migrasi yang menempatkan kebutuhan serta hak-hak migran sebagai prioritas, sekaligus mendorong kolaborasi lebih luas antara pemerintah, komunitas, dan para pemangku kepentingan.
Kawasan Asia-Pasifik disebut menjadi rumah bagi lebih dari 40 persen migran internasional dunia. Di saat yang sama, kawasan ini menghadapi perubahan besar yang dipengaruhi dinamika demografis, percepatan transformasi digital, serta meningkatnya dampak perubahan iklim dan berbagai krisis lainnya. Migrasi intraregional masih menjadi faktor utama, dengan sekitar 70 persen migran berpindah di dalam kawasan ini.
Dalam konteks tersebut, sebagian besar migrasi internasional didorong oleh pencarian pekerjaan yang layak. Migran perempuan dinilai memainkan peran penting, namun kerap kurang dihargai, terutama di sektor perawatan dan pekerjaan domestik. Anak-anak juga menjadi bagian signifikan dari populasi migran di kawasan ini, dengan kebutuhan khusus atas layanan dan perlindungan karena tingkat kerentanan yang tinggi.
Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekaligus Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana, menekankan bahwa migrasi dapat membawa manfaat luas apabila dikelola dengan informasi yang tepat, perencanaan matang, keputusan sukarela yang baik, serta penghormatan dan perlindungan penuh terhadap hak asasi manusia. Ia juga menyatakan potensi migran perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di negara asal dan negara tujuan.
Masih dalam rangkaian pembukaan, Catalina Devandas yang mewakili Direktur Jenderal Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Amy Pope dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Jaringan Migrasi PBB, menilai Asia-Pasifik memiliki peluang unik untuk menjadi contoh dalam memperluas jalur migrasi yang aman dan teratur, melindungi nyawa, serta memastikan migrasi memberikan manfaat bagi semua pihak.
Selama tiga hari ke depan, peserta pertemuan dijadwalkan berbagi kemajuan, tantangan, dan praktik baik dalam pelaksanaan 23 tujuan GCM. Diskusi juga akan menyoroti peran migran dalam ketahanan dan pembangunan berkelanjutan di Asia-Pasifik, termasuk dengan mengambil pelajaran dari pandemi COVID-19.
Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Thailand, Eksiri Pintaruchi, menyampaikan bahwa di negara tujuan, pekerja migran tidak hanya memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga membawa keterampilan, keahlian, dan interaksi sosial yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial. Sementara itu, negara asal disebut dapat merasakan manfaat ekonomi dari remitansi pekerja migran dan diaspora.
Dari kelompok pemangku kepentingan, pekerja rumah tangga migran sekaligus anggota Federasi Pekerja Rumah Tangga Internasional (IDWF), Nasrikah, menekankan pentingnya ketersediaan data migrasi yang terpilah. Menurutnya, data semacam itu diperlukan agar pembuat kebijakan dapat memahami kebutuhan utama migran dan keluarganya, serta mengambil langkah berdasarkan analisis dan pengalaman nyata terkait migrasi yang tidak aman.
Sejumlah komitmen utama diharapkan muncul dari pertemuan ini, seiring pengakuan terhadap tantangan kompleks yang membentuk dinamika migrasi, seperti transformasi digital yang cepat, perubahan iklim, pergeseran demografi, dan ketimpangan ekonomi. Komitmen tersebut mencakup perlindungan hak dan keselamatan migran melalui kebijakan yang menjunjung hak-hak migran, mendorong kesetaraan gender, mengatasi diskriminasi, serta memastikan akses layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial bagi semua migran, termasuk anak-anak mereka.
Selain itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi prioritas, antara lain untuk menurunkan biaya pengiriman remitansi, mendorong inklusi digital dan keuangan, mengakhiri kesenjangan gender dalam akses finansial, menyederhanakan proses migrasi, dan meningkatkan transparansi. Di bidang antisipasi krisis dan dampak iklim, pemerintah diharapkan mengembangkan kebijakan migrasi yang membantu migran dan masyarakat menghadapi perubahan iklim, guncangan ekonomi, serta darurat kesehatan dengan memanfaatkan data yang andal, terkini, dan terpilah.
Pertemuan ini juga menekankan penguatan kerja sama regional melalui kolaborasi lintas batas, kemitraan yang lebih kuat, serta keterlibatan bermakna dengan migran, masyarakat sipil, organisasi hak-hak perempuan, dan sektor swasta untuk memperbaiki tata kelola migrasi.
Hasil pertemuan ini akan berkontribusi pada pembahasan global dalam International Migration Review Forum 2026. Pemerintah juga diharapkan menegaskan kembali komitmen untuk menyelaraskan tata kelola migrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan penekanan bahwa perlindungan bagi semua migran dan optimalisasi kontribusi mereka terhadap masyarakat menjadi kunci pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
