Perang Rusia-Ukraina yang pecah tahun lalu membuat rangkaian pertemuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mendapat sorotan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam KTT NATO di Vilnius, Lituania, yang dimulai Selasa, 11 Juli, para pemimpin negara anggota membahas sejumlah agenda besar, mulai dari kelanjutan dukungan militer untuk Ukraina hingga arah baru kerja sama NATO dengan kawasan Indo-Pasifik.
Pembahasan utama KTT ini adalah dukungan NATO bagi Ukraina dalam menghadapi Rusia. Isu tersebut mencuat di tengah laporan penundaan pengiriman senjata serta keputusan kontroversial Amerika Serikat untuk mengirim munisi tandan (bom cluster) ke Ukraina. Selain itu, para sekutu juga membicarakan potensi keanggotaan Ukraina di NATO. Ukraina menanti undangan dan peta jalan untuk bergabung, namun Amerika Serikat dan Jerman disebut menolak langkah itu karena Ukraina masih berada dalam perang aktif.
Di luar isu Ukraina, NATO juga bersiap menyepakati perombakan besar pertama rencana militernya sejak Perang Dingin, serta mendorong peningkatan belanja pertahanan negara anggota. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg meminta 31 negara anggota berkomitmen membelanjakan setidaknya 2% dari produk domestik bruto (PDB) untuk pertahanan, sebuah target yang satu dekade lalu dinilai lebih sebagai aspirasi daripada tolok ukur.
Di tengah fokus pada Ukraina, perhatian lain tertuju pada kehadiran empat pemimpin dari Asia-Pasifik: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut keempat negara tersebut diundang.
Langkah NATO menjajaki perluasan pengaruh di Asia-Pasifik masih berada pada tahap awal, namun telah memantik kritik. Mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating menyebut Stoltenberg “sangat bodoh” karena berusaha meningkatkan hubungan NATO dengan kawasan tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga dilaporkan menentang usulan pembukaan kantor penghubung NATO di Tokyo.
Kehadiran rutin empat pemimpin Asia-Pasifik di forum NATO memunculkan pertanyaan: mengapa aliansi yang beranggotakan negara-negara Eropa dan Amerika Utara itu kini memberi perhatian pada kawasan yang luasnya mencakup sekitar separuh dunia?
Salah satu penjelasan adalah peran keempat negara tersebut dalam koalisi internasional yang menonjol dalam mendukung Ukraina dan menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Karena KTT NATO banyak membahas Ukraina, kehadiran mereka dinilai selaras dengan agenda utama pertemuan.
Selain itu, kawasan Indo-Pasifik telah masuk sebagai bagian penting dalam Konsep Strategis NATO 2022, dokumen kunci yang menjabarkan nilai, tujuan, dan peran aliansi. Untuk pertama kalinya, dokumen itu menyebut ambisi dan kebijakan Cina sebagai tantangan besar bagi keamanan, kepentingan, dan nilai-nilai NATO. Konsep Strategis juga menyoroti peningkatan kerja sama Cina dan Rusia yang dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan internasional berbasis aturan. Dalam dokumen itu, Indo-Pasifik disebut “penting bagi NATO” karena perkembangan di kawasan tersebut dapat secara langsung memengaruhi keamanan Euro-Atlantik.
Atas dasar itu, NATO berupaya memperkuat kerja sama yang telah dijalin dengan negara-negara Asia-Pasifik dan membangun kemitraan baru. Menjelang KTT Vilnius, NATO bergerak untuk memformalkan kemitraan dengan empat negara tersebut.
Jepang dan Australia disebut berada di garis depan proses ini. Media Jepang melaporkan Tokyo dan Canberra telah menyelesaikan negosiasi mengenai perjanjian baru bernama “Program Kemitraan yang Disesuaikan Secara Individu” (Individually Tailored Partnership Program/ITPP), yang menetapkan bidang-bidang utama kerja sama antara masing-masing negara dan NATO. Selandia Baru dan Korea Selatan juga disebut tengah menyelesaikan perjanjian serupa.
Fokus kemitraan ini terutama menyasar isu-isu yang dipandang sebagai perhatian global, seperti keamanan maritim, keamanan siber, perubahan iklim, luar angkasa, serta perkembangan teknologi—termasuk kecerdasan buatan. Dari sudut pandang pertahanan, NATO dan empat mitra Indo-Pasifik itu juga menargetkan peningkatan “interoperabilitas” militer, yaitu kemampuan berbagai kekuatan militer dan sistem pertahanan untuk bekerja sama secara efektif dan mengoordinasikan tindakan.
Peningkatan interoperabilitas itu dapat mencakup pendalaman pengetahuan tentang aset militer masing-masing, penguatan hubungan antarprajurit dan personel militer, serta perluasan wilayah latihan bersama.
Intensifikasi hubungan NATO dengan negara-negara Indo-Pasifik memunculkan dua penafsiran. Pertama, kemitraan ini dapat dipandang sebagai bagian dari perluasan jaringan diplomatik dan keamanan antara Amerika Serikat, sekutu Baratnya, serta kawasan Indo-Pasifik, sekaligus melengkapi kemitraan lain seperti AUKUS dan Quad. Kedua, langkah tersebut juga bisa dilihat sebagai kelanjutan dari perkembangan pengaruh NATO secara global dalam beberapa dekade terakhir.
Dalam periode sebelumnya, kolaborasi NATO dengan negara-negara Indo-Pasifik lebih terbatas pada pengumpulan sumber daya untuk operasi keamanan di negara-negara non-NATO, seperti Balkan pada 1990-an dan Afghanistan pada 2000-an. Kini, bagi NATO, memperkuat kemitraan dengan Indo-Pasifik diposisikan sebagai bagian penting untuk menghadapi tantangan dan ancaman baru yang ditimbulkan oleh Rusia dan Cina.
Meski demikian, kemitraan ini tidak berarti NATO akan menempatkan peralatan atau pasukan militernya secara permanen di Indo-Pasifik. Tidak pula realistis mengharapkan kontribusi militer negara-negara Indo-Pasifik ke Ukraina. Di sisi lain, upaya memperkuat kerja sama keamanan antarsekutu Amerika Serikat di Indo-Pasifik juga tidak terlihat mengarah pada pembentukan pakta pertahanan kolektif seperti NATO di kawasan tersebut.
Namun, di tengah kompleksitas ketegangan NATO dengan Rusia dan Cina, koordinasi yang lebih besar dengan kelompok negara yang lebih luas dinilai semakin dibutuhkan. Kemitraan baru ini dapat dimanfaatkan untuk menangani beragam isu, mulai dari disinformasi dan keamanan maritim hingga pertahanan siber dan persaingan di luar angkasa.
Di saat yang sama, Cina dan Rusia disebut lebih menginginkan kemitraan ini berjalan lambat. Cina mengkritik usulan pembukaan kantor penghubung NATO di Tokyo dan menyebutnya sebagai upaya untuk “menghancurkan perdamaian dan stabilitas regional”. Cina dan Rusia juga dinilai melihat adanya perbedaan di antara empat negara Indo-Pasifik terkait seberapa jauh keterlibatan yang mereka inginkan dengan NATO.
Meski demikian, keempat negara Indo-Pasifik itu dapat menyepakati satu hal: mereka memperkirakan persaingan dengan Cina dan Rusia di masa depan akan meningkat, bukan berkurang. Dalam konteks inilah, langkah NATO memperkuat jejaring kemitraan di Indo-Pasifik menjadi salah satu isu yang kian menonjol dalam agenda aliansi.
