Kematian Praka Farizal Rhomadhon saat menjalankan misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) menjadi duka bagi Indonesia sekaligus memunculkan sorotan terhadap kondisi tata kelola perdamaian global. Insiden itu disebut terjadi akibat serangan artileri yang diduga dilakukan oleh Israel, dan dinilai mengguncang asumsi bahwa pasukan penjaga perdamaian berada dalam posisi yang relatif terlindungi oleh hukum internasional.

Peristiwa tersebut juga dinilai relevan dengan pilihan kebijakan Indonesia belakangan ini. Keterlibatan Indonesia dalam skema “Board of Peace” yang diasosiasikan dengan Donald Trump disebut berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi dilematis. Di satu sisi, Indonesia berupaya mempertahankan komitmen terhadap perdamaian dan rekonstruksi Gaza. Namun di sisi lain, keterlibatan dalam forum yang juga melibatkan Israel dipandang dapat menimbulkan ambiguitas posisi, terutama ketika pasukan Indonesia di lapangan berhadapan langsung dengan realitas militer Israel.

Dalam situasi seperti itu, batas antara aktor netral dan pihak yang terseret dalam konfigurasi konflik dinilai menjadi kabur. Kondisi tersebut, menurut penilaian yang berkembang, dapat meningkatkan kerentanan pasukan Indonesia karena berpotensi dilihat sebagai sasaran dalam dinamika konflik yang lebih luas.

Kecaman yang disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dipandang menunjukkan bahwa secara normatif komunitas internasional masih menegaskan pentingnya perlindungan bagi peacekeeper. Namun, kecaman itu sekaligus menyoroti paradoks lama dalam sistem internasional: norma perlindungan ada, tetapi penegakannya kerap bergantung pada distribusi kekuasaan.

Dalam konteks tersebut, posisi Indonesia sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan perdamaian dunia disebut menghadirkan konsekuensi tersendiri. Indonesia dinilai berada pada situasi menanggung risiko besar di lapangan, sementara kontrol terhadap eskalasi konflik berada di luar jangkauannya.