Kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap China yang pertama kali diberlakukan pada 2017 sempat memberi keuntungan bagi sejumlah negara Asia Tenggara. Saat itu, banyak perusahaan manufaktur memindahkan basis produksi ke Vietnam, Kamboja, dan negara-negara tetangga lainnya sebagai bagian dari strategi diversifikasi yang dikenal sebagai China Plus One.
Namun, gelombang tarif pada periode berikutnya justru memukul negara-negara yang sebelumnya menjadi tujuan relokasi. Vietnam dan Kamboja dikenakan tarif tinggi, masing-masing 46% dan 49%. Indonesia turut terdampak dengan tarif 32%, sementara Malaysia 24%. Meski penerapannya ditunda selama 90 hari, situasi ini membuat negara-negara yang merespons dorongan diversifikasi dari Washington kini berisiko dicap sebagai “pengelak tarif”.
Di tengah ketidakpastian tersebut, China memanfaatkan momentum dengan melakukan langkah diplomasi yang digambarkan sebagai “serangan pesona”. Dalam kunjungan regionalnya, Presiden China Xi Jinping mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk “bersama-sama melawan proteksionisme”. Ia juga menjanjikan peningkatan impor dari Indonesia, sembari membangun citra China sebagai pembela globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas.
Profesor Madya di National University of Singapore, Ian Chong, menilai negara-negara Asia Tenggara selama ini memainkan peran sebagai penyeimbang dalam hubungan AS dan China. Namun, menurutnya, kawasan kini cenderung makin dekat dengan China, sementara kebijakan tarif AS merusak kredibilitas Washington. Dampaknya, reputasi Xi Jinping disebut meningkat “tanpa perlu bersusah payah”. Meski demikian, Chong mengingatkan pertanyaan kuncinya adalah apakah China dapat diandalkan untuk memenuhi janji-janji ekonomi, terutama ketika Beijing menghadapi perlambatan ekonomi dan tantangan domestik.
ASEAN di tengah ketergantungan ekonomi timbal balik
Dengan populasi sekitar 680 juta jiwa dan status sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia, ASEAN memegang posisi penting dalam rantai pasokan global. Kawasan ini menjadi basis produksi berbagai komponen dan barang, termasuk semikonduktor, ponsel pintar, dan produk alas kaki untuk merek-merek global.
Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, Susannah Patton, menggambarkan China sebagai pesaing sekaligus mitra ekonomi bagi negara-negara Asia Tenggara. Data 2018–2022 menunjukkan perusahaan AS menyumbang 25% investasi manufaktur di ASEAN, melampaui Jepang (11%) dan Uni Eropa (10%). Pangsa China tumbuh cepat namun berada di sekitar 8%, meski sejumlah pakar meyakini angka sebenarnya bisa lebih tinggi karena sebagian investasi mengalir melalui Hong Kong atau entitas luar negeri.
Aturan tarif baru AS dinilai mengancam strategi China Plus One, sehingga negara-negara ASEAN berupaya meningkatkan investasi dari China. Namun, tantangan ekonomi China dapat membatasi harapan tersebut. Kesulitan yang dialami perusahaan tenaga surya China telah menekan investasi luar negeri ke ASEAN pada 2024, dan gejala serupa disebut mulai muncul di sektor otomotif serta konsumen. Di sisi lain, Beijing juga berpotensi membatasi investasi asing untuk melindungi lapangan kerja manufaktur domestik, di tengah pertumbuhan ekonomi yang lemah dan meningkatnya pengangguran.
Diplomasi niat baik di tengah gesekan geopolitik
Selain persoalan ekonomi, ketegangan geopolitik tetap menjadi bayang-bayang. Chong menyebut China dan negara-negara ASEAN saling bergantung, tetapi juga memiliki banyak gesekan. Sengketa Laut China Selatan menjadi faktor krusial karena klaim tegas China tumpang tindih dengan klaim Vietnam, Filipina, dan Malaysia.
Isu lain yang memunculkan sensitivitas adalah mobilisasi komunitas etnis Tionghoa di negara-negara ASEAN oleh Beijing. Bagi negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia, perlakuan China terhadap Muslim Uighur di Xinjiang juga menjadi titik pertikaian.
Kekhawatiran turut meningkat terkait potensi eskalasi ketegangan di Selat Taiwan dan Laut China Selatan—dua jalur perdagangan penting bagi Asia Tenggara. Konflik di kawasan ini dapat mengganggu rantai pasokan global dan berdampak serius pada ekonomi ASEAN. Chong menilai negara-negara Asia Tenggara ingin berelasi dengan China, tetapi tetap berhati-hati terhadap risiko yang dapat muncul dari tindakan militer Beijing.
China, menurut sejumlah pengamat, tampak menyadari dinamika tersebut. Dalam kunjungan ke Vietnam, Xi menekankan perjuangan bersama melawan kolonialisme, namun menghindari topik sensitif seperti Perang Sino-Vietnam 1979 atau sengketa yang masih berlangsung di Laut China Selatan. Profesor Emeritus University of New South Wales, Carlyle Thayer, menilai pendekatan China terhadap Vietnam relatif lebih akomodatif dibanding pendekatan garis kerasnya terhadap Filipina.
Di Kamboja, isu ekspansi Pangkalan Angkatan Laut Ream yang didanai China juga disebut diminimalkan dalam rangkaian kunjungan. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet meresmikan pangkalan itu sebelum kedatangan Xi dan menegaskan fasilitas tetap berada di bawah kendali Kamboja. Thayer menyebut langkah tersebut menunjukkan keinginan China mempertahankan niat baik di kawasan, sekaligus meredakan kekhawatiran internasional dan melindungi kepentingan Vietnam.
Peta keseimbangan yang bergeser
Meski mendekati negara-negara tetangga, China juga menyatakan penolakan terhadap pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China, serta menegaskan akan mengambil tindakan balasan jika hal itu terjadi. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyatakan lebih dari 70 negara telah menghubungi AS untuk memulai negosiasi sejak tarif diumumkan.
Kondisi ini menciptakan situasi sulit bagi negara-negara Asia Tenggara. Thayer menilai Vietnam tidak dapat mencegah kebijakan pemerintahan Trump yang dinilainya merusak hukum internasional, perdagangan bebas, multilateralisme, dan globalisasi, serta tidak bisa mengubah faktor geografisnya. Ia menyebut Vietnam perlu mencari pasar baru, termasuk di Timur Tengah dan MERCOSUR—blok ekonomi regional di Amerika Selatan.
Malaysia dipandang relatif diuntungkan karena tarifnya lebih rendah, 24%, sehingga dinilai lebih menarik bagi bisnis yang ingin memindahkan operasi dari negara-negara dengan tarif lebih tinggi. Media sosial China juga ramai membahas kemungkinan relokasi pabrik ke Malaysia, dengan populasi etnis Tionghoa yang besar dianggap mempermudah transisi bisnis.
Menjaga keseimbangan: dari “diplomasi bambu” hingga netralitas
Vietnam selama ini mengandalkan pendekatan yang disebut “diplomasi bambu”, istilah yang dicetuskan mantan pemimpin Nguyen Phu Trong pada 2016. Strategi ini menggambarkan sikap yang teguh pada kepentingan inti, namun lentur menghadapi tekanan dari kekuatan besar seperti China dan AS. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip non-blok ASEAN sejak era Perang Dingin.
Profesor Alexander L. Vuving dari Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies menilai Vietnam secara umum berhasil menjaga keseimbangan, tetapi “tali” yang harus dipijak kini semakin tipis. Ia menambahkan Vietnam sadar akan datangnya momen ketika mereka harus berpihak dalam persaingan kekuatan besar, namun tidak pernah benar-benar mempersiapkan diri karena itu merupakan opsi terakhir yang ingin diambil.
Indonesia menghadapi tantangan serupa, meski hingga kini masih mempertahankan sikap netral. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyatakan Indonesia akan terus berjuang untuk mandiri dan berkembang terlepas dari tantangan pasar global. “Kita tidak akan pernah mengemis,” tegasnya.
Namun, ketergantungan ekonomi Indonesia yang meningkat terhadap China memperumit posisi tersebut. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyebut pada 2024 impor Indonesia dari China melonjak 33% dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, hal itu berarti Indonesia berpotensi semakin bergantung pada China dan makin dekat dengan BRICS.
Melampaui pilihan biner AS–China
Thayer menyimpulkan ada empat strategi umum dalam menghadapi persaingan AS–China: penyeimbangan, mengikuti arus, “berjalan di atas tali” (hedging), dan netralitas. Negara dapat berpindah strategi sesuai kepentingan. Filipina disebut sebagai contoh menonjol strategi penyeimbangan karena bersekutu dengan AS sejak 1951. Sementara Myanmar, Kamboja, dan Laos digambarkan sebagai contoh “mengikuti arus” dengan kedekatan pada China. Malaysia dan Vietnam disebut sebagai contoh negara yang relatif berhasil menerapkan hedging, sedangkan India dan Indonesia mengikuti prinsip non-blok.
Di tingkat kawasan, ASEAN berupaya menampilkan front persatuan menghadapi tarif AS. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang memimpin ASEAN tahun ini, mengatakan negaranya akan memimpin upaya membangun front regional yang bersatu agar suara kolektif ASEAN terdengar jelas dan tegas di panggung internasional.
Menurut Dr. Peng Nian, Direktur Pusat Penelitian Studi Asia di Hong Kong, strategi negara-negara Asia Tenggara kini semakin bernuansa. Mereka dinilai mulai melihat melampaui pilihan biner AS–China dengan mendiversifikasi kemitraan ekonomi ke Eropa dan pasar lain untuk mengurangi ketergantungan pada salah satu negara adidaya.
