Perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang berlangsung sejak 2008 dinilai membuka peluang strategis sekaligus membawa risiko bagi perekonomian negara-negara ASEAN. Perubahan kebijakan dagang kedua negara memengaruhi rantai pasokan global, mendorong perusahaan melakukan diversifikasi, serta memindahkan sebagian produksi keluar dari China dan AS.
Di tengah dinamika tersebut, studi terbaru yang dipimpin Dr. Miguel A. Esquivias dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga bersama sejumlah peneliti menelaah apakah perang dagang memicu terbentuknya oligopoli atau perubahan struktur pasar secara sistemik di kawasan ASEAN. Penelitian itu membandingkan kondisi pasar sebelum dan setelah perang dagang, dengan tingkat konsentrasi pasar sebagai indikator utama.
Sengketa dagang AS–China disebut telah mengganggu stabilitas perdagangan internasional dan sistem keuangan, sehingga berpotensi menghambat ekspansi ekonomi. Meski demikian, konflik ini juga dinilai dapat membuka peluang komersial baru. Negara-negara ASEAN, menurut paparan dalam kajian tersebut, berupaya bekerja sama untuk mengatasi persoalan keuangan di kawasan. Namun, untuk meminimalkan dampak dan memanfaatkan peluang, diperlukan penyesuaian regulasi investasi serta perdagangan.
Dari sisi kebijakan, AS dan China sama-sama menggunakan instrumen tarif. Pemberlakuan tarif impor terhadap China memunculkan kekhawatiran dampak lanjutan bagi negara lain, termasuk Indonesia, karena dapat memengaruhi makroekonomi perdagangan dan sistem perdagangan multilateral. Studi yang dirujuk dalam naskah menyebut perang dagang berpotensi menurunkan kesejahteraan kedua pihak. Berdasarkan hasil simulasi (Tu dkk., 2020), impor AS dari China dan impor China dari AS diperkirakan turun masing-masing sebesar 91,46 miliar dolar AS dan 36,71 miliar dolar AS.
Sementara itu, kebijakan ekonomi China selama periode perang dagang digambarkan mengacu pada kapitalisme dan reformasi pasar. Dalam konteks ini, muncul dugaan bahwa kekuatan perdagangan China dapat mendorong kondisi oligopoli. Bagi ASEAN, kajian tersebut mencatat beberapa kecenderungan: pergerakan pasar secara umum menunjukkan perubahan yang terbatas; komoditas unggulan menjadi perhatian dari sisi pasokan dan harga permintaan di pasar regional; posisi mitra dagang ASEAN di kawasan Asia lain seperti Jepang dan Korea relatif stabil; serta pergeseran cepat China di pasar ASEAN memperlihatkan kuatnya hubungan investasi dan produksi dengan Vietnam, yang juga dipengaruhi kedekatan geo-regional.
Untuk mengukur struktur pasar, penelitian menggunakan rasio konsentrasi lima perusahaan atau pelaku teratas (Konsentrasi 5/C5) dan Indeks Herfindahl–Hirschman (HHI). Rasio C5 dipakai untuk menggambarkan pangsa pasar agregat para pemain utama, sedangkan HHI mengukur tingkat konsentrasi pasar. Dalam kerangka analisis tersebut, peningkatan konsentrasi dipahami sebagai kondisi ketika kinerja industri makin menjauh dari persaingan sempurna.
Hasil penelitian yang menggunakan data 2011–2020 menunjukkan bahwa setelah 2018, atau pada awal periode perang dagang AS–China, terjadi peningkatan Neraca Perdagangan (Balance of Trade/BoT) di lima negara ASEAN: Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Vietnam mencatat pertumbuhan paling signifikan sejak 2018, yang dalam studi ini disebut sebagai bukti awal bahwa negara tersebut memperoleh manfaat dari konflik dagang.
Temuan empiris juga menyebut bahwa perang dagang pada kenyataannya tidak menimbulkan banyak kerusakan dalam konteks peningkatan konsentrasi negara pesaing di negara mitra dagang mereka. Namun, HHI menunjukkan bahwa setelah perang dagang terjadi peningkatan indeks yang mengarah pada kecenderungan struktur pasar oligopoli. Analisis C5 dan HHI untuk negara mitra dagang ASEAN juga mengindikasikan bahwa satu tahun sebelum perang dagang pecah, wilayah pasar di ASEAN sedikit lebih luas. Secara keseluruhan, konsentrasi pasar dinilai berada pada tingkat moderat, dengan peningkatan nilai C5 setelah perang dagang.
