Tokyo — Strategi Pertahanan Nasional terbaru Amerika Serikat yang dirilis pada Jumat mendorong seluruh sekutu dan mitra Washington untuk meningkatkan belanja militer hingga lima persen dari produk domestik bruto (PDB), sekaligus mengambil tanggung jawab lebih besar atas keamanan nasional masing-masing.
Dokumen Pentagon tersebut menegaskan agenda Presiden Donald Trump tentang “America First” dan “peace through strength”. Dalam strategi itu, sekutu diminta berperan lebih besar dan tidak lagi menjadi “ketergantungan generasi terakhir”, seiring kebutuhan AS memprioritaskan pertahanan wilayahnya serta kepentingannya di Belahan Barat.
“Kami akan mendorong agar sekutu dan mitra memenuhi standar ini di seluruh dunia, bukan hanya di Eropa,” bunyi Strategi Pertahanan Nasional pertama sejak Trump kembali menjabat setahun lalu, merujuk pada target lima persen.
Dokumen itu menyatakan, apabila sekutu memenuhi target tersebut bersama AS, mereka akan mampu membangun kekuatan untuk mencegah atau mengalahkan calon lawan di setiap kawasan utama dunia, termasuk menghadapi agresi secara bersamaan.
Di Eropa, anggota NATO telah berkomitmen memenuhi tuntutan Trump untuk menaikkan belanja pertahanan dari dua persen menjadi lima persen PDB pada 2035. Target baru NATO terdiri dari 3,5 persen untuk belanja militer inti dan tambahan 1,5 persen untuk pengeluaran terkait keamanan.
Sambil memuji Eropa dan Korea Selatan karena berkomitmen menaikkan anggaran pertahanan sejak Trump kembali berkuasa, dokumen tersebut mengisyaratkan sekutu besar lain, termasuk Jepang, akan menghadapi tekanan lebih besar dari Washington.
Sejalan dengan Strategi Keamanan Nasional yang dirilis Gedung Putih pada Desember, strategi pertahanan ini menyinggung China dan pembangunan militernya yang pesat, meski dengan nada yang lebih lunak dibanding versi sebelumnya. Pendekatan pemerintahan Trump disebut untuk menangkal China di Indo-Pasifik melalui kekuatan, “bukan konfrontasi”.
Dalam dokumen setebal 34 halaman itu tidak ada penyebutan Taiwan, pulau yang diperintah sendiri dan diklaim China, di tengah meningkatnya tekanan militer Beijing di kawasan tersebut.
“Presiden Trump menginginkan perdamaian yang stabil, perdagangan yang adil, dan hubungan saling menghormati dengan China,” bunyi dokumen tersebut, seraya menambahkan bahwa tujuan Washington bukan untuk mendominasi Beijing. “Tujuan kami sederhana: mencegah siapa pun, termasuk China, mendominasi kami atau sekutu kami,” lanjutnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, militer AS akan membangun “pertahanan penolakan yang kuat” di sepanjang rantai pulau pertama, dari Jepang melalui Taiwan dan Filipina hingga Kalimantan, yang mengelilingi perairan pesisir China.
Berbeda dari strategi keamanan terbaru Gedung Putih, dokumen pertahanan ini juga menyinggung Korea Utara, yang disebut menimbulkan ancaman militer langsung terhadap Jepang dan Korea Selatan. Namun, dokumen itu menyatakan Korea Selatan mampu memikul tanggung jawab utama untuk menangkal Korea Utara dengan dukungan AS yang lebih terbatas, mengingat peningkatan kemampuan militernya dan penerapan wajib militer.
