Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya membangun arsitektur keuangan global yang lebih inklusif dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) di Afrika Selatan, 17–18 Juli 2025.
Dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (20/7/2025), Sri Mulyani menilai sistem keuangan global harus mampu menjangkau seluruh spektrum perekonomian, mulai dari negara berpendapatan rendah dan berkembang hingga negara maju. “Sistem ini harus melayani kebutuhan semua negara secara adil dan berimbang,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) saat ini tengah mengimplementasikan G20 MDBs Roadmap serta rekomendasi laporan Capital Adequacy Framework (CAF) sebagai bagian dari upaya memperkuat peran dan kapasitas pembiayaan lembaga multilateral.
Sri Mulyani juga menyoroti kemajuan teknologi keuangan, termasuk aset kripto dan mata uang digital, yang dinilainya menawarkan efisiensi dan kecepatan transaksi. Namun, ia mengingatkan adanya potensi risiko baru yang perlu diantisipasi. “Lanskap keuangan yang terus berubah ini menuntut G20 untuk mengevaluasi ulang fondasi arsitektur keuangan internasional agar tetap stabil, relevan, dan inklusif,” katanya.
Pertemuan dua hari tersebut mempertemukan para pemimpin kebijakan fiskal dan moneter negara-negara anggota G20 untuk merumuskan langkah bersama menghadapi tantangan global. Agenda utama mencakup isu ekonomi global, arsitektur keuangan internasional, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, sektor keuangan, perpajakan internasional, serta kesehatan global.
Para peserta menyoroti meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia yang dipicu konflik bersenjata, ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, kenaikan utang publik, dan peristiwa iklim ekstrem.
Dalam forum itu, Sri Mulyani menyinggung persepsi hubungan ekonomi global yang kerap dianggap sebagai permainan zero-sum, ketika keuntungan satu negara dipandang sebagai kerugian bagi negara lain. Menurutnya, pandangan tersebut perlu diubah. “Perdagangan dan investasi seharusnya menjadi alat untuk menciptakan nilai tambah bersama dan mendorong kemajuan yang setara,” ujarnya.
Terkait pertumbuhan ekonomi, ia menekankan pentingnya ketahanan domestik sebagai landasan di tengah meningkatnya risiko global. Sri Mulyani menyebut Indonesia menjalankan kebijakan fiskal yang terukur dan bersifat countercyclical untuk meredam guncangan sekaligus mendorong reformasi struktural.
“Kami berkoordinasi erat dengan otoritas moneter untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas. Inflasi berada di level 1,6 persen dan defisit fiskal tercatat sebesar 2,5 persen,” jelasnya.
Untuk isu perpajakan internasional, Sri Mulyani menekankan perlunya membangun arsitektur pajak global yang adil, efektif, dan stabil guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang tangguh dan merata.
Di bidang keuangan berkelanjutan, para menteri dan gubernur G20 menekankan pentingnya koordinasi global untuk membangun kerangka kerja keuangan hijau yang efisien, meningkatkan interoperabilitas, serta mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui peningkatan pendanaan iklim, adaptasi, dan ketahanan.
Sementara dalam pembahasan infrastruktur, anggota G20 menegaskan kembali bahwa investasi infrastruktur berkualitas dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.
Pada sektor keuangan dan inklusi keuangan, para peserta sepakat untuk terus mengatasi kerentanan sistemik serta memperkuat sistem keuangan global yang terbuka, stabil, dan tangguh. Upaya tersebut dinilai perlu ditopang penerapan reformasi dan standar internasional secara konsisten, menyeluruh, dan tepat waktu, termasuk implementasi penuh Basel III.
Dengan rangkaian agenda strategis itu, pertemuan G20 di Afrika Selatan menjadi ruang bagi negara-negara anggota untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong tatanan keuangan global yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan.
