Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti melemahnya peran lembaga multilateral dalam merespons berbagai konflik global belakangan ini, termasuk perang dagang. Ia menyebut lembaga seperti World Trade Organization (WTO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (IMF) seharusnya menjadi wadah penyelesaian sengketa antarnegara.
“Namun hari-hari ini, peranan dari lembaga multilateral itu menjadi sangat lemah atau bahkan tidak dihormati,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.
Menurut Sri Mulyani, situasi saat ini mengingatkan pada periode sebelum Perang Dunia II, ketika ada negara yang secara sepihak memaksakan kehendaknya terhadap negara lain.
Di bidang ekonomi, ia mencontohkan kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor resiprokal kepada negara-negara mitra dagang. Sri Mulyani menilai langkah tersebut sebagai upaya membebaskan diri dari tanggung jawab global dengan mengutamakan kepentingan sendiri. Ia mengatakan, sebelumnya negara-negara dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan, sementara kini kemakmuran satu negara dinilai dapat terjadi dengan mengorbankan pihak lain. “Kalau sekarang satu negara sejahtera berarti negara lain akan berkorban atau dikorbankan,” ucapnya.
Dalam perkembangan terbaru negosiasi dagang dengan AS, Presiden Donald Trump menetapkan tarif impor untuk produk Indonesia tetap sebesar 32 persen meski pemerintah Indonesia telah mengupayakan negosiasi. Ketentuan tarif itu disampaikan Trump melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat tersebut diunggah melalui akun media sosial Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa, 8 Juli 2025. “Mulai 1 Agustus 2025, kami hanya akan mengenakan tarif sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke AS, terpisah dari tarif sektoral,” tulis Trump dalam surat itu. Trump menyatakan tarif 32 persen masih lebih kecil dibandingkan besaran yang menurutnya dibutuhkan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan dengan Indonesia.
Pemerintah menyiapkan dua strategi untuk merespons kebijakan tarif tersebut. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, strategi pertama adalah meyakinkan AS bahwa Indonesia merupakan mitra dagang strategis. “Strategi baru, yang juga saya sampaikan saat ini Pak Menko (Airlangga) akan menyampaikan Indonesia adalah negara yang sangat strategis dengan segala sumber daya alam yang dimiliki,” kata Haryo dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.
Strategi kedua, menurut Haryo, adalah memperluas kerja sama perdagangan dengan negara mitra lain. Pemerintah saat ini mengembangkan pasar alternatif, antara lain melalui perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta berbagai perjanjian lain yang masih dalam proses.
