Pemerintah Sri Lanka memberlakukan penjatahan bahan bakar minyak (BBM) mingguan untuk kendaraan umum di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap pasokan minyak global. Kebijakan ini diterapkan melalui sistem berbasis kode QR yang mulai berlaku sejak Minggu (15/3), menurut laporan media setempat Daily Mirror.

Dalam skema tersebut, pemerintah menetapkan kuota BBM per pekan untuk tiap jenis kendaraan. Jatah mingguan ditetapkan sebesar 15 liter untuk mobil, 5 liter untuk sepeda motor, 15 liter untuk kendaraan beroda tiga, dan 60 liter untuk bus.

Warga tidak dapat membeli BBM tanpa kode QR yang sah. Seluruh pemilik kendaraan juga diwajibkan mendaftarkan kendaraannya melalui situs resmi pemerintah sebagai bagian dari penerapan sistem tersebut.

Pemerintah Sri Lanka menyatakan kebijakan ini ditujukan untuk mencegah penimbunan dan pembelian panik (panic buying), sekaligus memastikan distribusi yang adil atas stok BBM yang terbatas serta menjaga agar aktivitas ekonomi dasar tetap berjalan.

Namun, pemberlakuan sistem kode QR ini juga memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama pada hari pertama penerapannya.

Menurut pejabat setempat, Sri Lanka saat ini memiliki stok bensin untuk 27 hari dan stok diesel untuk 33 hari. Di sisi lain, Asosiasi Petugas Medis Pemerintah Sri Lanka (GMOA) memperingatkan kuota BBM yang dialokasikan belum mencukupi kebutuhan para dokter untuk menjalankan tugas secara optimal.