Gejolak ekonomi global yang dipicu konflik geopolitik dinilai berpotensi memengaruhi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Meski secara geografis jauh, dampak konflik disebut dapat terasa melalui fluktuasi harga energi, gangguan perdagangan global, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi.
Isu tersebut menjadi salah satu topik dalam Soemitro Economic Forum II yang diselenggarakan Indonesia Roundtable of Young Economists (IN.RY) di Kraton Majapahit Jakarta, Kamis (12/3). Forum ini digelar sebagai refleksi 500 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperingati 25 tahun wafatnya ekonom senior Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo.
Forum dibuka oleh Prof. A. M. Hendropriyono yang menilai pemikiran Soemitro masih relevan untuk menghadapi ketidakpastian global saat ini. Ia menyebut konsep “Soemitronomics” menawarkan arah bagi Indonesia untuk membangun kedaulatan industri nasional.
Menurut Hendropriyono, gagasan utama Soemitro adalah membangun kapitalisme nasional yang berpihak pada kepentingan bangsa, dengan negara berperan sebagai pengarah, pelindung, dan penggerak lahirnya kekuatan ekonomi nasional. Ia menilai, di tengah ketidakpastian geopolitik, krisis energi, dan fragmentasi ekonomi dunia, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat kembali ekonomi nasional sebagaimana dirumuskan Soemitro.
Ia memaparkan sejumlah langkah strategis untuk mewujudkan kapitalisme nasional, antara lain hilirisasi total sumber daya alam, mendorong lahirnya konglomerat nasional berbasis produksi, memperkuat peran negara sebagai arsitek ekonomi, mendorong industrialisasi berbasis ekspor, serta melakukan revolusi pendidikan teknologi dan industri. Hendropriyono menyebut konsistensi pelaksanaan strategi tersebut dapat mengarah pada ekonomi nasional yang berdaulat, kuat, dan berkeadilan.
Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas sekaligus Chairman IN.RY, Fakhrul Fulvian, menyoroti meningkatnya kompleksitas ekonomi global akibat perkembangan teknologi dan konflik geopolitik. Ia mencontohkan eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang sempat mendorong harga minyak dunia melonjak hingga sekitar 120 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di kisaran 70 dolar AS per barel.
“Walaupun sekarang sudah turun tapi harga minyak dunia masih jauh di atas asumsi APBN sebesar USD 70 per barel,” ujar Fakhrul. Ia juga menilai dunia menghadapi tren proteksionisme dan perang dagang yang mengubah arah globalisasi. Menurutnya, langkah pemerintah Indonesia menjalin kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat patut diapresiasi, meski tetap perlu dikaji secara kritis.
Di sektor ketahanan pangan, Fakhrul menyebut Indonesia saat ini mengalami surplus beras. Namun, ia menekankan kondisi tersebut perlu dijaga agar dapat berlangsung dalam jangka panjang, terutama di tengah ketidakpastian global.
Dalam forum yang sama, pakar intelijen dan analis pertahanan keamanan Heru Indriyanto menyoroti rencana penggabungan badan usaha milik negara (BUMN) dalam satu entitas investasi bernama Danantara. Ia menilai langkah tersebut berpotensi menciptakan kekuatan ekonomi besar karena nilai aset awalnya diperkirakan mencapai sekitar Rp14.000 triliun. Meski demikian, Heru menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan aset tersebut.
Anggota DPR RI dari Partai Gerindra sekaligus cucu Prof. Soemitro, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengatakan pemikiran kakeknya masih relevan dengan kondisi ekonomi global yang tengah mengalami perubahan. Ia menyebut dunia berada dalam fase “resetting” dengan munculnya pola kepemimpinan dan dinamika ekonomi baru.
Rahayu Saraswati, yang akrab disapa Sara, menilai forum ekonomi seperti Soemitro Economic Forum perlu menjadi ruang diskursus terbuka dan berbasis data, bukan sekadar mencari pembenaran atas suatu pandangan. Ia juga mencontohkan perkembangan perdagangan digital yang disebut mulai bergeser dari kota menuju desa, dengan transaksi e-commerce semakin banyak melibatkan pelaku usaha dan konsumen di wilayah pedesaan.
Sara turut menyinggung isu tarif perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Menurutnya, perhatian publik sering terfokus pada komoditas yang dikenakan tarif 19 persen, sementara lebih dari seribu komoditas lain dikenakan tarif nol persen. Ia berharap para ekonom dapat menjelaskan isu ekonomi makro dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat luas.
Ekonom Harryadin Mahardika menilai Prof. Soemitro dapat menjadi teladan bagi generasi muda karena tidak hanya berperan sebagai intelektual, tetapi juga terlibat langsung dalam perjuangan bangsa. Menurutnya, seorang ekonom tidak cukup hanya berada di ranah akademik, melainkan juga harus terjun ke masyarakat.
Dalam konteks 500 hari pemerintahan Prabowo Subianto, Harryadin melihat adanya kemauan politik yang kuat untuk melakukan reformasi struktural di bidang ekonomi. Ia mencontohkan efisiensi anggaran yang dialokasikan untuk program penggerak ekonomi masyarakat, program makan bergizi gratis, serta inisiatif pendidikan seperti Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat.
Harryadin juga menilai pemerintah mulai mengantisipasi dampak konflik global melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, serta transisi energi. “Perang yang terjadi sekarang membuka mata masyarakat bahwa kemandirian pangan dan energi memang penting,” ujarnya.
Adapun General Convener Soemitro Economic Forum 2026, Leonardo A. Putong, menegaskan pemikiran Prof. Soemitro perlu terus dikembangkan dan diwujudkan dalam kebijakan nyata. Menurutnya, bagi Soemitro ekonomi bukan sekadar angka dan teori, melainkan menyangkut kehidupan manusia dan kesejahteraan rakyat. Leonardo juga mengingatkan agar warisan pemikiran tersebut tidak dipelintir untuk kepentingan pribadi atau keuntungan sesaat.
