JAKARTA — Respons pemerintah Indonesia terhadap Operation Epic Fury yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran pada 28 Februari 2026 menuai sorotan. Serangan presisi tersebut dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sementara pemerintah Indonesia hanya menyampaikan “deep regret” tanpa kecaman langsung kepada Washington maupun Tel Aviv.
Sorotan menguat karena serangan itu terjadi tidak lama setelah Indonesia menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 di Washington. Pakta dagang yang disebut-sebut sebagai “Golden Era” itu dinilai sejumlah pihak berpotensi membatasi ruang gerak politik luar negeri Indonesia, mengingat ketergantungan ekspor tekstil, alas kaki, dan karet ke pasar Amerika Serikat yang disebut mempekerjakan jutaan pekerja.
Opini yang dimuat Middle East Monitor dan kemudian beredar luas di media sosial menilai sikap pemerintah “sangat hati-hati”. Penandatanganan ART yang hanya berjarak sembilan hari sebelum Operation Epic Fury memunculkan pertanyaan di kalangan pengamat apakah kepentingan ekonomi dengan AS ikut memengaruhi respons pemerintah Presiden Prabowo.
Dalam pemberitaan dan percakapan publik, kekhawatiran yang mengemuka adalah potensi retaliasi dagang apabila Indonesia menyampaikan kecaman keras. Ketergantungan sektor padat karya pada akses pasar Amerika Serikat disebut menjadi pertimbangan yang sensitif dalam situasi tersebut.
Di sisi lain, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri disebut aktif melakukan langkah yang disebut “shadow diplomacy”. Ia mengirim surat duka cita atas wafatnya Khamenei serta menyampaikan ucapan selamat kepada putranya, Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, yang ditunjuk sebagai pemimpin baru melalui Majelis Ahli pada 10 Maret 2026.
Dalam opini yang sama, analis Dr Jannus TH Siahaan menilai langkah Megawati mengingatkan pada semangat Konferensi Bandung 1955 dan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi ciri khas Indonesia.
Reaksi publik juga terlihat di platform X (Twitter). Ribuan warganet Indonesia, termasuk dari Yogyakarta, menyatakan kekecewaan dan menilai pemerintah tidak mencerminkan suara masyarakat yang menyatakan solidaritas kepada Iran. Sejumlah unggahan menyebut sikap pemerintah sebagai “tidak mewakili rakyat” dan menilai respons tersebut bertentangan dengan semangat Dasasila Bandung serta Pembukaan UUD 1945.
Di tengah situasi pascaserangan yang masih dilaporkan tegang, Palang Merah Indonesia (PMI) mengumumkan rencana pengiriman bantuan obat-obatan kemanusiaan ke Iran.
Langkah Megawati juga disebut mendapat apresiasi dari Duta Besar Iran untuk Indonesia. Dalam informasi yang beredar, surat tersebut diserahkan secara langsung, disertai penegasan komitmen persahabatan antarbangsa serta penghormatan pada warisan Bung Karno.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri RI belum memberikan tanggapan lebih lanjut atas kritik publik yang kian meluas terkait sikap pemerintah terhadap Operation Epic Fury dan kaitannya dengan perjanjian dagang ART.
