SORONG — Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, meminta pemerintah pusat memprioritaskan penyelesaian konflik bersenjata dan persoalan kemanusiaan di Tanah Papua. Permintaan itu disampaikan menyusul masih terjadinya insiden kekerasan di sejumlah wilayah, termasuk Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
Kambuaya menilai perhatian publik dan pemerintah saat ini banyak tersedot pada isu konflik internasional, seperti ketegangan antara Iran dan Israel. Menurut dia, kondisi tersebut membuat persoalan di Papua berisiko kurang mendapat perhatian, padahal dampaknya langsung dirasakan masyarakat sipil.
“Perhatian negara dan media nasional saat ini banyak tertuju pada konflik global. Namun di Papua, konflik bersenjata masih terjadi dan berdampak langsung pada masyarakat sipil,” ujar Kambuaya dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).
Ia menyampaikan bahwa konflik di Papua Pegunungan dilaporkan telah menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi. Selain itu, pengungsi dari peristiwa Kisor di Kabupaten Maybrat disebut masih menghadapi ketidakpastian sejak beberapa tahun terakhir.
“Situasi pengungsi di Papua, baik di Nduga maupun Maybrat, masih membutuhkan perhatian serius. Banyak warga yang belum kembali ke kampung halamannya,” katanya.
Kambuaya juga menyoroti aspek solidaritas kemanusiaan. Ia menilai kepedulian terhadap korban konflik di dalam negeri perlu ditingkatkan seiring besarnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap isu kemanusiaan global.
“Kita tentu mendukung solidaritas kemanusiaan secara global. Namun, penting juga memastikan bahwa warga terdampak konflik di dalam negeri mendapatkan perhatian yang memadai,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menekankan posisi Papua yang dinilainya strategis bagi Indonesia, baik dari sisi sumber daya alam maupun kontribusi terhadap pendapatan negara. Karena itu, ia memandang penyelesaian konflik penting untuk mendukung stabilitas dan pembangunan.
Kambuaya mendorong pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk mengedepankan pendekatan dialog dan solusi damai yang berkelanjutan. Ia juga menekankan perlunya langkah konkret dan komprehensif agar penyelesaian konflik tidak berlarut-larut.
“Diperlukan langkah konkret dan komprehensif untuk menyelesaikan konflik di Papua secara damai. Ini penting agar pembangunan dapat berjalan optimal dan masyarakat merasa aman,” katanya.
Ia menambahkan, penyelesaian konflik membutuhkan komitmen semua pihak, baik pemerintah maupun kelompok yang terlibat, agar situasi keamanan dan kemanusiaan di Papua dapat membaik.
