Senat Amerika Serikat kembali menolak resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan perang Presiden Donald Trump, sehari sebelum tenggat ketentuan “War Powers Resolution” pada 1 Mei 2026. Penolakan ini menjadi yang keenam kalinya, dengan hasil pemungutan suara 47–50 pada 30 April 2026.

Dari Partai Republik, hanya Susan Collins dan Rand Paul yang mendukung resolusi tersebut. Sementara itu, satu senator Demokrat, John Fetterman, justru menentangnya.

Keputusan Senat ini secara de facto memperlebar ruang bagi Gedung Putih untuk melanjutkan operasi militer di Iran, pada saat perundingan putaran kedua di Islamabad dilaporkan mengalami kebuntuan. Dampak kebuntuan diplomatik juga tercermin di pasar energi. Kontrak minyak Brent sempat menyentuh 126 dollar AS per barel pada Kamis (30/4/2026) sebelum ditutup di kisaran 114 dollar AS, menandai meningkatnya biaya ekonomi yang berimbas luas.

Di tengah situasi tersebut, perhatian tertuju pada potensi eskalasi. Kekhawatiran muncul bahwa pemerintahan Trump dapat memilih opsi serangan yang lebih keras untuk menekan Teheran. Dalam konteks politik domestik, dukungan publik terhadap Trump disebut turun ke 36 persen, sementara 61 persen warga AS menolak perang yang disebut telah menelan biaya 25 miliar dollar AS dalam dua bulan pertama.

Dalam kalkulasi politik menjelang pemilu sela November 2026, tekanan agar konflik segera “diselesaikan” juga menguat. Sejumlah proyeksi menyebut Partai Republik berisiko kehilangan hingga 49 kursi DPR apabila sentimen kelelahan perang dan beban energi terus membesar. Kehilangan mayoritas di DPR berpotensi menghambat agenda legislatif pemerintahan, sekaligus memperkuat pengawasan anggaran dan investigasi.

Di ranah militer, Pentagon dilaporkan telah memberikan pengarahan terkait rencana serangan baru, sementara CENTCOM meminta pengiriman rudal hipersonik ke Timur Tengah. Disebutkan pula bahwa 90 persen Angkatan Laut Iran berada dalam kondisi lumpuh, meski Iran masih memiliki persenjataan rudal dan menyatakan siap membalas dengan serangan yang disebut akan “panjang dan menyakitkan”.

Pasca kebuntuan perundingan di Islamabad, terdapat tiga skenario yang mengemuka. Skenario pertama adalah eskalasi militer yang terbatas tetapi intens, berupa gelombang serangan baru AS dan Israel terhadap industri rudal serta sisa pertahanan Iran untuk mendorong Teheran menerima syarat Washington dalam empat hingga delapan pekan.

Skenario kedua adalah perang ekonomi yang berkepanjangan tanpa pertempuran besar. Dalam skenario ini, blokade Angkatan Laut AS atas pelabuhan Iran berlanjut dan Selat Hormuz tetap praktis tertutup bagi pelayaran komersial. Dalam 24 jam terakhir, hanya tujuh kapal yang melintas, jauh di bawah rata-rata 140 kapal per hari sebelum perang. Harga Brent juga diperkirakan bertahan di atas 100 dollar AS per barel.

Skenario tersebut dinilai berisiko mendorong perekonomian global ke ambang stagflasi. Indonesia, yang asumsi harga minyak dalam APBN berada di 70 dollar AS per barel, disebut berpotensi menanggung tambahan beban subsidi energi hingga ratusan triliun rupiah apabila tekanan harga berlanjut.

Skenario ketiga adalah perubahan peran mediator, dari Pakistan ke Beijing dan Moskwa, terutama untuk isu paling rumit dalam perundingan: pengawasan uranium yang telah diperkaya Iran. Dalam pemberitaan, Iran disebut menolak format yang dinilai didikte Amerika Serikat. Utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner disebut oleh sebagian pengamat dipandang sebagai “agen AS” yang dituding bertindak demi kepentingan Israel dalam menentukan format kepemilikan nuklir Teheran.

Kepala Organisasi Energi Atom Iran menyatakan negaranya tidak menerima pembatasan pengayaan. Kementerian Luar Negeri Iran juga menegaskan stok uranium “tidak akan dipindahkan ke mana pun” di bawah dikte unilateral Washington.

Dalam konteks ini, China dan Rusia dipandang memiliki posisi yang lebih dapat diterima Teheran. Beijing disebut telah memberi sinyal kesediaan menampung atau menurunkan kadar sekitar 970 pon uranium yang diperkaya Iran. Moskwa juga disebut pernah memegang 25.000 pon uranium Iran pada 2015 di bawah kesepakatan JCPOA.

China merupakan pembeli minyak terbesar Iran dan memiliki kemitraan strategis 25 tahun, sementara Rusia memiliki rekam jejak teknis dalam pengelolaan uranium. Keduanya dinilai lebih mungkin diterima Iran sebagai pengawas dibanding IAEA, yang dipersepsikan berpihak ke Washington.

Disebutkan pula bahwa apabila Trump bersedia “berbagi panggung” dengan Xi Jinping dalam kunjungan 14–15 Mei mendatang, format pengawasan uranium secara trilateral dapat menjadi salah satu jalan keluar yang memungkinkan semua pihak menjaga posisi politiknya.

Di tengah meningkatnya tensi, arah konflik disebut akan sangat ditentukan oleh keputusan para pemimpin di Washington, Tel Aviv, Teheran, Beijing, dan Moskwa. Pilihan yang tersedia terbentang antara eskalasi yang lebih luas atau penyelesaian diplomatik yang melibatkan pihak ketiga untuk isu-isu kunci.

Perkembangan dalam beberapa pekan ke depan dinilai akan menjadi titik penentu, seiring tekanan ekonomi global akibat terganggunya pasokan energi dan meningkatnya harga minyak. Ketidakpastian ini juga memperbesar kekhawatiran atas dampak lanjutan terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan.