JAKARTA – Seminar internasional yang digelar Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” bersama Global Thinkers Institute (GTI) di Jakarta menilai konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel berpotensi mempercepat pergeseran menuju tatanan dunia baru yang bersifat multipolar. Kesimpulan itu disampaikan meski para pembicara menyoroti dampak destruktif dari eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Forum yang menghadirkan duta besar dan pakar internasional tersebut membahas dinamika geopolitik global, mulai dari konflik Timur Tengah hingga perubahan keseimbangan kekuatan dunia. Sejumlah pembicara menilai perkembangan terbaru menjadi indikator melemahnya dominasi satu kekuatan global dan menguatnya pusat-pusat kekuatan baru.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov, menyampaikan bahwa Rusia secara konsisten mengedepankan jalur diplomasi dalam merespons konflik. Ia mengatakan Rusia telah memveto upaya militer AS dan Israel untuk membuka Selat Hormuz. Tolchenov juga menegaskan dukungan Rusia terhadap kemerdekaan Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di kawasan tersebut.
Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyampaikan kritik terhadap narasi media internasional mengenai konflik yang terjadi. Ia meminta masyarakat Indonesia tidak mudah menerima informasi yang dinilai sepihak. Boroujerdi menegaskan Iran merupakan korban agresi dan menyatakan tindakan negaranya didasarkan pada hak membela diri sesuai Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menilai AS dan Israel melanggar hukum internasional dengan mengabaikan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB serta Resolusi 3314 Majelis Umum PBB.
Direktur Global Thinkers Institute, Muhammad Ma’ruf, menilai konflik tersebut bersifat eksistensial bagi Iran. Namun, ia melihat adanya perubahan besar dalam tatanan global. Menurutnya, sistem dunia yang selama ini didominasi satu kekuatan (unipolar) mulai runtuh dan membuka jalan bagi sistem multipolar. Ia juga menyinggung tokoh seperti Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sebagai simbol pendekatan lama yang dinilai tidak lagi relevan.
Para ahli dalam seminar turut menyoroti dimensi ekonomi global. Mereka menilai penguatan kerja sama dalam kelompok BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa), proyek Koridor Transportasi Utara–Selatan (International North–South Transport Corridor/INSTC), serta upaya de-dollarisasi menjadi indikator pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Ketegangan geopolitik, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz, dinilai dapat memberi dorongan strategis bagi proyek-proyek tersebut dan mempercepat perubahan struktur ekonomi global.
Dalam diskusi yang sama, Tim Anderson menilai dominasi AS dan Israel mengalami penurunan signifikan di mata dunia. Ia berpendapat meningkatnya solidaritas global terhadap Iran berpotensi mempercepat kemerdekaan Palestina.
Pakar lainnya, Mukhtahid Hashem, melihat konflik sebagai perebutan kendali atas wilayah strategis yang menghubungkan tiga benua. Ia menyebut pengaruh North Atlantic Treaty Organization (NATO) di Timur Tengah kian melemah, sementara model perlawanan baru berbasis ideologi kemerdekaan kolektif dinilai menguat.
Dari perspektif Indonesia, pakar Asep Kamaluddin dan Rizki Hikmawan mengkritik kebijakan Pemerintah Indonesia yang dinilai berpotensi menyimpang dari prinsip politik luar negeri “bebas aktif”. Keduanya menilai keterlibatan Indonesia dalam perjanjian Patroli Organisasi Timur Tengah (BOP) secara tidak langsung dapat menempatkan Indonesia dalam kubu tertentu. Mereka mendorong pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut agar tetap sejalan dengan konstitusi dan kepentingan nasional.
Secara keseluruhan, seminar menyimpulkan bahwa konflik yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran, meski menimbulkan penderitaan, dinilai mempercepat lahirnya tatanan dunia yang lebih multipolar. Para pembicara menilai perkembangan tersebut membuka peluang bagi terciptanya tatanan global yang lebih setara, termasuk terkait isu kemerdekaan Palestina.
