JAKARTA — Sejumlah fraksi partai politik di DPR RI menyatakan dukungan terhadap opsi Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi gaji pejabat, termasuk anggota kabinet dan anggota DPR RI, sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan dirinya siap menerima pemotongan gaji apabila negara membutuhkan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kepekaan terhadap situasi serta menyesuaikan diri dengan keadaan.
“Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan,” kata Sarmuji di Jakarta, Senin (16/3).
Senada, Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan dukungan terhadap upaya Presiden dalam mencari solusi untuk menyejahterakan rakyat di tengah situasi global. Namun, ia menilai efisiensi anggaran, khususnya yang menyangkut pos gaji, perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak lanjutan.
“Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan,” kata Sahroni.
Meski demikian, Sahroni menegaskan prinsip DPR sejalan dengan pemerintah, yakni menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyampaikan pihaknya akan mengikuti arahan Presiden. Ia menilai negara harus mendahulukan kepentingan rakyat dalam menghadapi situasi yang berkembang.
“Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan,” kata Eddy.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai bagian dari antisipasi dampak krisis global.
Dalam penjelasannya, Presiden mencontohkan langkah penghematan yang dilakukan sejumlah negara, termasuk Pakistan. Negara tersebut menerapkan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen, serta mengurangi hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Selain itu, Pakistan juga disebut melakukan penghematan melalui pengurangan gaji anggota kabinet dan DPR, pemangkasan penggunaan BBM untuk kendaraan pemerintah, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, serta penghentian sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.
Presiden menyampaikan berbagai contoh tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan penghematan yang diperlukan.
