JAKARTA — Maraknya hoaks di ruang publik dinilai tidak hanya menyesatkan opini masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu fondasi pembangunan ekonomi nasional, termasuk sektor strategis seperti maritim. Kesimpulan itu mengemuka dalam diskusi media Klub Jurnalis Ekonomi di Tazawa Resto, Senayan, Jakarta, Jumat (13/6).
Salah satu hoaks yang belakangan viral di media sosial adalah narasi mengenai kapal JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana. Keduanya diklaim sebagai milik mantan Presiden Joko Widodo dan istrinya, serta disebut mengangkut nikel dari Raja Ampat. Narasi tersebut dinyatakan tidak benar dan ditetapkan sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui laman komdigi.go.id.
Koordinator Riset Satgas Anti Hoaks PWI Pusat sekaligus dosen komunikasi Universitas Dian Nusantara, Algooth Putranto, menilai isu semacam itu dapat berdampak luas, termasuk terhadap iklim investasi. Ia menekankan bahwa sektor maritim yang disebut menjadi salah satu andalan pemerintahan Prabowo sebagai motor pertumbuhan ekonomi berpotensi terdampak apabila disinformasi terus beredar.
Menurut Algooth, hoaks JKW Mahakam dan Dewi Iriana menjadi contoh bagaimana disinformasi dapat memicu gejolak di tengah publik. Ia menyebut kapal dengan nama-nama tersebut terbukti milik perusahaan swasta dan tidak terkait dengan Joko Widodo maupun istrinya, sebagaimana klaim yang beredar.
Algooth juga merujuk penelusuran Bisnis.com yang menyatakan kapal itu tidak memiliki keterkaitan kepemilikan dengan mantan presiden. Selain itu, verifikasi melalui situs pelacakan kapal Vesselfinder.com yang dilakukan Kompas.com menunjukkan kapal tersebut tidak berada di Raja Ampat, melainkan beroperasi di Kalimantan.
“Jadi isu kapal JKW Mahakam itu hoaksnya sangat berlapis-lapis itu. Sehingga patut kita apresiasi ketika Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan secara resmi melalui website resminya Komdigi.go.id bahwa isu Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana mengangkut nikel dari Raja Ampat dan juga milik mantan presiden adalah hoaks,” ujar Algooth dalam diskusi tersebut.
Joko Widodo juga telah membantah narasi yang beredar. Saat ditemui di Solo, ia menyatakan, “Banyak kok tulisan (Jokowi) di truk, biasa aja. Tapi jangan diplintir jadi milik saya,” sebagaimana dikutip dari pemberitaan media massa pada 13/6.
Pembicara lain, Pemimpin Redaksi Periskop.id Faisal Rachman, menyoroti dampak hoaks terhadap keputusan bisnis. Ia mengungkapkan pernah ada klien dari Tiongkok yang menunda investasi setelah menemukan hoaks terkait industri dan lokasi yang diminati saat melakukan riset daring.
Sementara itu, Ketua KJEJ Windarto menegaskan pentingnya fungsi verifikasi media. Ia mengkritik praktik sebagian media yang dinilai hanya mengikuti arus demi klik tanpa memverifikasi informasi. Namun, ia mengapresiasi media yang melakukan klarifikasi melalui penelusuran laporan tahunan, situs resmi, dan data pelacakan kapal, seperti yang dilakukan Kompas dan Bisnis Indonesia.
Melalui diskusi tersebut, para pembicara menyepakati bahwa hoaks merupakan persoalan bersama yang perlu ditangani lewat sinergi lintas sektor, mulai dari akademisi, media, regulator, hingga masyarakat. Perlindungan sektor maritim sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, menurut mereka, perlu dimulai dengan membersihkan ruang publik dari disinformasi.
Algooth menutup dengan menilai klarifikasi perusahaan pemilik kapal, pernyataan resmi Komdigi, serta bantahan Jokowi sebagai langkah yang tepat. Ia menambahkan, tantangan berikutnya adalah mendorong publik agar lebih cermat menyaring informasi.
