Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menanggapi kebijakan tarif baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap barang-barang asal Indonesia. Tarif sebesar 32% itu direncanakan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan disebut sebagai respons atas minimnya aktivitas manufaktur perusahaan Indonesia di wilayah AS.
Menurut Said, sebelum tenggat waktu penerapan tarif, AS masih membuka ruang bagi Indonesia untuk melakukan negosiasi kembali. Karena itu, ia mendorong pemerintah segera menempuh negosiasi ulang dengan Pemerintah AS.
Said menilai, Indonesia perlu menyiapkan tawaran konkret sebagai bahan perundingan, antara lain rencana investasi manufaktur di AS serta langkah untuk menurunkan defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia. Ia menyebut neraca dagang Indonesia saat ini masih mencatat surplus sebesar US$6,42 miliar atau sekitar Rp104,9 triliun dengan patokan kurs Rp16.350 per dolar AS.
Selain negosiasi, Said juga menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor, terutama untuk produk yang diperkirakan paling terdampak tarif. Komoditas yang disorot antara lain tekstil, pakaian jadi, alas kaki, peralatan listrik, karet, alat penerangan, ikan, udang, kakao, dan mesin.
Ia meminta pemerintah segera mencari pasar pengganti bagi barang-barang ekspor ke AS yang dinilai tidak lagi layak dari sisi harga setelah pengenaan tarif. Said menyebut pasar seperti BRICS, Eropa, Amerika Latin, serta Afrika sebagai wilayah yang perlu didalami.
Di sisi lain, Said menyoroti pentingnya perundingan multilateral. Ia menilai kebijakan tarif sepihak dari AS berpotensi memicu gelombang proteksionisme global, termasuk terhadap negara-negara yang selama ini menjadi sekutu AS. Dalam konteks itu, ia mendorong Indonesia membangun koalisi internasional, memperkuat peran di World Trade Organization (WTO), serta menggalang kerja sama dalam forum seperti G20, termasuk tanpa kehadiran AS bila diperlukan, untuk menjamin akses pasar baru yang adil.
Said juga menilai kepemimpinan Presiden Trump mengabaikan sejumlah pranata internasional dalam isu perdagangan, moneter, hingga politik dan militer. Ia menyebut sudah saatnya pemerintah memelopori penyelesaian multilateral, khususnya dalam masalah perdagangan, moneter, dan keamanan.
Selain langkah eksternal, Said mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan dalam negeri, terutama pada sektor pangan, energi, dan moneter yang dinilai masih bergantung pada impor. Ia menambahkan, diversifikasi mitra dagang dan pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
