Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan empat rekomendasi yang dinilainya perlu dijalankan pemerintah agar ekonomi Indonesia tetap kuat menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Ia juga menekankan pentingnya langkah tersebut untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 agar tidak melampaui batas defisit yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Kuatlah kita ini, percaya, asalkan empat item (rekomendasi) tadi (dijalankan pemerintah),” kata Said dalam keterangan yang diterima Metrotvnews.com, Jumat, 13 Maret 2026.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menjelaskan, rekomendasi pertama adalah menahan pengerjaan proyek prioritas yang belum mendesak untuk dilakukan pada tahun depan. Dengan demikian, proyek yang berjalan difokuskan pada kegiatan yang benar-benar prioritas dan mendesak.

“Program seperti itu (prioritas dan mendesak) itu tentu harus dilanjutkan,” ujar Said.

Rekomendasi kedua, ia meminta pemerintah menunda proyek yang tidak masuk kategori prioritas dan mendesak. Menurutnya, pengerjaan proyek tersebut dapat dilakukan setelah ketidakpastian ekonomi global mereda.

Rekomendasi ketiga adalah mempertajam kebijakan subsidi bagi kelompok menengah dan bawah. Di saat yang sama, pemerintah diminta memastikan bantuan diterima oleh pihak yang berhak.

Adapun rekomendasi keempat, Said mendorong pemerintah menyiapkan bantalan riil bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantalan tersebut, menurutnya, perlu diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif.