Nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh Rp17.318 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini mendapat perhatian karena dinilai bukan sekadar gejolak pasar, melainkan sinyal adanya persoalan mendasar pada struktur ekonomi nasional.
Ekonom muda sekaligus eks Bendahara Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Syam Firdaus Jafba, menilai pelemahan rupiah perlu dibaca sebagai peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik.
“Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh angka Rp17.318 per dolar AS bukanlah sekadar fluktuasi angka di papan bursa. Ini adalah alarm keras yang menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih rapuh,” ujar Syam, Minggu (10/5).
Syam menjelaskan, pelemahan rupiah selama ini kerap dikaitkan dengan faktor eksternal, seperti kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), konflik geopolitik, hingga ketidakpastian ekonomi global. Namun, ia menilai faktor-faktor tersebut belum sepenuhnya menggambarkan akar persoalan di dalam negeri.
“Jika fondasi domestik kita kuat, guncangan eksternal tidak akan memberikan dampak sedalam ini. Masalah fundamental kita terletak pada kerapuhan struktural,” katanya.
Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia pada impor, mulai dari bahan baku industri, pangan, energi, hingga teknologi. Ketergantungan tersebut, menurutnya, membuat biaya produksi dalam negeri meningkat ketika dolar AS menguat.
Selain itu, Syam menilai ekonomi nasional masih terlalu bertumpu pada ekspor komoditas mentah, seperti batu bara, sawit, dan mineral, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global. “Kita belum memegang kendali penuh atas harga jual produk kita sendiri,” tegasnya.
Syam juga mengingatkan potensi efek domino apabila pelemahan rupiah berlangsung dalam jangka panjang tanpa langkah penanganan yang konkret. Ia menilai dampak awal yang dapat dirasakan masyarakat adalah meningkatnya inflasi sektor riil akibat kenaikan harga barang impor dan kebutuhan pokok di pasar.
Dari sisi dunia usaha, ia menyebut tekanan berisiko meningkat, terutama bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor karena biaya produksi menjadi lebih tinggi. “Industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri terancam gulung tikar karena biaya produksi yang membengkak,” ungkapnya.
Syam turut menyoroti beban utang luar negeri pemerintah maupun swasta yang berpotensi meningkat seiring pelemahan rupiah terhadap dolar AS.
Meski demikian, ia memandang situasi ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri dan penguatan sektor domestik. “Pelemahan rupiah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai krisis, tetapi sebagai peluang untuk transformasi,” katanya.
Ia menegaskan Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan beralih menjadi produsen barang jadi bernilai tambah tinggi. Selain hilirisasi, Syam mendorong penguatan kedaulatan pangan dan energi agar ketergantungan impor di sektor strategis dapat ditekan.
“Kedaulatan pangan dan energi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas rupiah secara jangka panjang,” ujarnya.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah memberi perhatian lebih besar pada penguatan ekonomi rakyat, termasuk UMKM dan koperasi, agar menjadi fondasi utama perekonomian nasional.
Syam menilai langkah seperti intervensi pasar valuta asing maupun penyesuaian suku bunga hanya bersifat jangka pendek apabila tidak diikuti transformasi ekonomi yang menyeluruh. “Stabilitas tanpa transformasi struktur ekonomi hanya akan menciptakan siklus krisis yang berulang,” pungkasnya.
