Di tengah gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran serta bayang-bayang krisis energi global akibat peperangan yang berlangsung, Presiden Prabowo direncanakan melakukan kunjungan luar negeri ke Moskow, Rusia, dalam waktu dekat. Dalam agenda tersebut, Prabowo disebut akan bertemu langsung secara empat mata dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Lawatan ini menjadi kunjungan berikutnya setelah pertemuan terakhir pada 10 Desember tahun lalu. Kunjungan tersebut diduga berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia di sektor energi yang terdampak konflik AS-Iran yang meletus sejak akhir Februari.
Hingga kini, dua kapal milik Pertamina—VLCC Pertamina Pride dan MT Gamsunoro—dilaporkan masih tertahan di Selat Hormuz yang diblokade pemerintah Iran. Kedua kapal itu mengangkut minyak dan gas untuk kebutuhan energi domestik. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Teheran disebut tengah mengupayakan diplomasi agar kapal dapat melintas dan memperoleh jaminan keamanan dari otoritas Iran.
Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyatakan ada protokol yang perlu dilalui pemerintah Indonesia agar kapal-kapal tersebut dapat melintas. Situasi yang dihadapi Indonesia disebut berbeda dengan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Kapal tanker milik Malaysia dan Thailand disebut memperoleh izin melintas tanpa kendala. Kemudahan serupa juga disebut dinikmati negara-negara yang dinilai sebagai sekutu Iran, seperti Rusia, Tiongkok, Pakistan, India, Irak, dan Bangladesh.
Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan apakah Iran memandang Indonesia sebagai sekutu atau justru terafiliasi dengan AS. Pertanyaan itu mengemuka seiring penilaian bahwa praktik diplomasi Indonesia belakangan dinilai kurang cermat. Salah satu yang disorot adalah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang disebut dibentuk AS dan Israel, yang dipandang dapat menjadi preseden buruk dalam hubungan Indonesia-Iran.
Selain itu, pemerintah juga dinilai lamban menunjukkan empati kepada perwakilan Iran di Jakarta atas wafatnya supreme leader Ayatullah Rohullah Ali Khamenei, yang disebut tewas akibat serangan rudal AS dan Israel pada penghujung Februari. Hal tersebut disebut menjadi salah satu batu sandungan bagi Indonesia dalam upaya memperoleh izin melintas di Selat Hormuz.
Di dalam negeri, tertahannya kapal tanker dinilai meningkatkan kekhawatiran terhadap ketahanan energi nasional, mengingat tingginya ketergantungan Indonesia pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah. Selat Hormuz sendiri dipandang memiliki peran sentral sebagai jalur distribusi sekitar 30 persen minyak bumi dan 20 persen gas alam cair dunia. Blokade terhadap selat itu dinilai berpotensi menyumbat rantai pasok energi dari dan ke luar Timur Tengah.
Kebutuhan minyak Indonesia yang disebut mencapai 1 juta barel per hari disokong melalui skema impor. Meski pemerintah kerap menyatakan pasokan migas masih cukup, strategi efisiensi melalui kebijakan bekerja dari rumah (WFH) serta rencana kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai menjadi sinyal bahwa ketahanan energi berada dalam bayang-bayang krisis.
Dalam situasi ini, kunjungan Prabowo ke Rusia dipandang memiliki makna strategis, baik secara geopolitik maupun geoekonomi. Secara geopolitik, Rusia disebut memiliki kedekatan yang erat dengan Iran dan bahkan dianggap sebagai pihak yang membekingi Iran dalam menghadapi AS dan Israel. Lawatan ke Moskow dinilai dapat menjadi momentum lobi politik trilateral agar Rusia membujuk Iran mengizinkan kapal tanker Indonesia melintas.
Dari sisi geoekonomi, kerja sama dengan Rusia dinilai dapat membuka peluang kemitraan baru dalam importasi migas. Selain untuk mengurangi dampak hambatan di Selat Hormuz, opsi ini juga disebut dapat mendukung diversifikasi sumber impor agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada negara-negara Timur Tengah.
Di tingkat domestik, kunjungan tersebut juga diharapkan dapat membahas kelanjutan proyek Grass Root Refinery (GRR) atau Kilang Tuban, kerja sama Pertamina dan Rosneft. Proyek business to business (B to B) itu disebut bernilai 23 miliar Dolar AS dan ditargetkan berproduksi pada 2026–2028. Proyek ini diharapkan dapat mengolah 300.000 barel BBM per hari serta menghasilkan petrokimia hingga 4.250 kilo ton per annum (kpta). Namun, proyek tersebut disebut belum berjalan karena kendala keekonomian akibat besarnya biaya investasi.
Rencana kunjungan Prabowo ke Rusia disebut akan diikuti Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, yang dinilai dapat membuka ruang diskusi untuk mencari solusi atas masa depan proyek GRR Tuban.
Meski kunjungan ini dinilai penting dalam kerangka diplomasi energi, terdapat catatan kritis agar strategi geopolitik dan geoekonomi Indonesia ke depan lebih cermat dan mampu membaca arah perkembangan. Tertahannya kapal tanker Indonesia di Selat Hormuz dipandang menunjukkan risiko kebijakan yang dinilai kurang hati-hati, termasuk implikasi keanggotaan dalam BoP yang disebut dibaca Iran sebagai bentuk afiliasi Indonesia terhadap AS, ditambah fakta bahwa Indonesia juga mengimpor minyak dari AS.
Di sisi lain, upaya diplomasi ke Rusia—yang disebut sebagai rival ideologis AS—dinilai dapat memunculkan persepsi bahwa kebijakan luar negeri Indonesia lebih bersifat pragmatis ketika berada dalam tekanan. Pemerintah dinilai perlu menjaga kecermatan dan konsistensi politik luar negeri agar tidak berdampak pada kepentingan nasional dan kehidupan masyarakat luas.
