Rencana Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah untuk menunda rekrutmen karyawan baru dengan alasan dampak konflik di Timur Tengah menuai penolakan dari kalangan buruh. Serikat pekerja menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan pekerja dan dikhawatirkan menjadi dalih untuk menekan hak-hak tenaga kerja.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah, Aulia Hakim, mempertanyakan dasar data yang digunakan untuk menyimpulkan adanya dampak langsung konflik Timur Tengah terhadap industri di Jawa Tengah. Ia menilai, narasi krisis global kerap disampaikan tanpa transparansi kondisi keuangan perusahaan.
“Data yang dikeluarkan lembaga ini perlu dikaji. Kami belum melihat adanya kajian yang membuktikan dampak perang tersebut secara langsung pada industri kita. Selama ini pengusaha tidak pernah mengeluarkan hasil audit secara independen kepada buruh,” kata Aulia.
Aulia juga mempertanyakan korelasi antara konflik di Timur Tengah dengan kebijakan rekrutmen di tingkat regional. Menurutnya, tanpa data yang terbuka, kebijakan efisiensi berisiko disalahgunakan untuk kepentingan sepihak.
Ia mengingatkan potensi penggunaan narasi krisis global sebagai pembenaran untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengganti pekerja dengan sistem yang lebih murah. “Sering terjadi mereka bilang tidak mampu, tapi tiba-tiba PHK dan tiba-tiba produksi jalan lagi dengan orang lain. Masalahnya, kemampuan perusahaan ini tidak pernah disampaikan dengan baik, baik audit internal maupun eksternal. Kami tidak ingin alasan geopolitik ini jadi tameng untuk memangkas hak buruh,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, serikat buruh membentuk Satuan Tugas (Satgas) Deteksi Dini PHK yang bertugas memantau kondisi ketenagakerjaan di lapangan. Aulia menyebut satgas dibentuk untuk memonitor kondisi riil dan mencegah pengusaha memanfaatkan situasi internasional untuk mengabaikan kesejahteraan pekerja.
Sebelumnya, Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi menyampaikan bahwa eskalasi geopolitik, termasuk penutupan Selat Hormuz di Iran, dinilai telah mengganggu rantai pasok dan menekan kinerja ekspor. Ia menyebut kondisi tersebut berdampak pada kenaikan biaya produksi dan bahan baku, sehingga pelaku usaha memilih menahan ekspansi, termasuk perekrutan tenaga kerja baru.
“Kita sudah mulai merasakan perang ini. Harga minyak industri naik, ekspor ke Timur Tengah merosot. Untuk perluasan usaha, tentu masih pikir-pikir. Dengan kondisi sekarang ini tidak ada rekrutmen,” ujar Frans Kongi dalam Musprov ke-13 Apindo Jateng di Hotel Patra Semarang, baru-baru ini.
