WASHINGTON DC — Amerika Serikat kembali terlibat perang di Timur Tengah dan Afrika, kawasan yang selama puluhan tahun kerap menjadi panggung intervensi militer Washington dengan hasil yang terus diperdebatkan.

Dalam serangan yang dilaporkan terjadi pada 28 Februari terhadap Iran, pemimpin tertinggi negara itu, Ali Khamenei, disebut tewas. Ia disebut sebagai salah satu target Presiden Donald Trump, dengan dalih mengakhiri program nuklir Iran sekaligus mendorong perubahan rezim di Republik Islam tersebut.

Trump bukan presiden pertama yang melakukan intervensi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Sejumlah pendahulunya—mulai dari George Bush senior, George W. Bush, hingga Barack Obama—pernah terlibat dalam operasi yang berujung pada tumbangnya Saddam Hussein di Irak dan Muammar Gaddafi di Libya. Namun, kejatuhan para penguasa itu tidak serta-merta menghadirkan demokrasi atau kebebasan, melainkan memicu perang saudara dan ketidakstabilan yang dalam sejumlah kasus masih berlangsung.

Di Suriah, Amerika Serikat sempat berperan dalam upaya melemahkan kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS). Namun, setelah jatuhnya Bashar al-Assad pada 2024, kekuasaan beralih ke kelompok lain. Sementara di Afghanistan, Taliban kembali berkuasa pada 2021 setelah hampir dua dekade intervensi militer Amerika Serikat.

Dalam artikel pada 2015, Philip Gordon—diplomat sekaligus penasihat keamanan nasional di era pemerintahan Obama—merangkum dilema intervensi di kawasan itu dengan pernyataan: “Di Irak, Amerika Serikat ikut campur dan menduduki negara itu, hasilnya bencana yang sangat mahal. Di Libya, Amerika Serikat ikut campur tapi tidak menduduki, hasilnya tetap bencana yang sangat mahal. Di Suriah, Amerika Serikat tidak ikut campur dan tidak menduduki, hasilnya juga bencana yang sangat mahal.”

Sejumlah pakar menilai biaya besar dari rangkaian konflik tersebut bukan hanya ditanggung Washington, tetapi juga masyarakat di negara-negara yang terdampak. Ibrahim Awad, profesor Hubungan Global di Universitas Amerika Kairo, menilai ketidakstabilan di kawasan “sebagian besar disebabkan oleh intervensi eksternal.” Menurutnya, meski Irak, Afghanistan, Libya, Suriah, dan Yaman menghadapi persoalan tata kelola pemerintahan serta rezim otoriter, masalah itu “tidak bisa diselesaikan melalui intervensi asing.”

Berikut sejumlah intervensi militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan Afrika Utara dalam beberapa dekade terakhir, baik sebagai aktor utama maupun bagian dari koalisi.

Irak (1991 dan 2003–2011)

Amerika Serikat berulang kali melakukan intervensi militer terhadap Irak. Ketika Irak di bawah Saddam Hussein menginvasi Kuwait pada 1990, Washington memimpin koalisi militer yang didukung PBB dalam operasi “Desert Storm”. Kampanye udara intensif dan operasi darat cepat membebaskan Kuwait dan mengusir pasukan Irak dalam hitungan pekan. Saddam tetap berkuasa, tetapi Irak kemudian menghadapi sanksi internasional dan instabilitas internal yang memicu ketegangan sektarian. Operasi tersebut kerap dipandang sebagai keberhasilan militer yang memulihkan hukum internasional, sekaligus menandai era baru intervensi militer AS pasca-Perang Dingin.

Pada 2003, Amerika Serikat dan Inggris memimpin koalisi lain untuk menginvasi Irak dengan alasan Saddam diduga memiliki senjata pemusnah massal dan terkait jaringan terorisme internasional. Senjata tersebut tidak pernah ditemukan. Koalisi mencapai Baghdad dalam beberapa minggu; Saddam kemudian ditangkap dan dieksekusi.

Namun, pasca-invasi, Irak terjerumus dalam kekerasan berkepanjangan akibat pemberontakan, konflik sektarian Sunni–Syiah–Kurdi, serta munculnya kelompok ekstremis yang kemudian melahirkan ISIS. Pada 2014–2015, ISIS sempat menguasai sepertiga wilayah Irak dan separuh Suriah.

Laporan tersebut juga menyoroti ketiadaan rencana jelas pasca-invasi, ditambah kesalahan strategis seperti pembubaran tentara dan aparat keamanan Irak, yang membuat ribuan pria bersenjata kehilangan pekerjaan dan sebagian bergabung dengan pemberontakan. Menurut kajian Iraq Body Count, sedikitnya 300.000 orang—warga sipil dan kombatan—tewas akibat kekerasan langsung sejak 2003, sementara organisasi lain meyakini jumlah sebenarnya lebih tinggi.

Ibrahim Awad menilai intervensi Amerika Serikat menghasilkan perpecahan Irak berdasarkan garis komunal, yang menurutnya justru meniadakan sistem politik demokratis, modern, dan sekuler. Ia menyebut kondisi itu turut mendorong perang saudara dan kemunculan organisasi seperti ISIS.

Afghanistan

Pada 2001, Amerika Serikat melancarkan “Operation Enduring Freedom” di Afghanistan bersama koalisi NATO untuk menggulingkan Taliban. Invasi dilakukan setelah Taliban—yang menguasai Afghanistan sejak 1996—menolak menyerahkan Osama Bin Laden, pemimpin Al Qaeda yang berada di balik serangan 11 September 2001 di AS.

Taliban tumbang dalam hitungan minggu dan pemerintahan baru dibentuk dengan dukungan komunitas internasional. Namun perang berlanjut lebih dari dua dekade karena Taliban kembali mengorganisasi diri dan terus melawan pasukan AS serta NATO.

Pada 2020, setelah banyak wilayah jatuh ke tangan Taliban, Amerika Serikat mulai bernegosiasi untuk menarik pasukan. Proses penarikan dimulai pada Mei 2021 dan dipercepat setelah Taliban merebut Kabul pada Agustus 2021.

Perang Irak yang dimulai pada 2003 disebut mengalihkan perhatian dan sumber daya militer AS dari Afghanistan. Target awal menghancurkan Al Qaeda bergeser menjadi proyek “pembangunan negara” (nation-building), namun dinilai tanpa strategi jelas maupun konsensus. Tentara dan kepolisian baru yang dibentuk juga disebut rapuh dan bergantung pada pendanaan serta dukungan Barat. Ketika pasukan asing ditarik, institusi itu cepat runtuh dan Taliban kembali berkuasa.

Menurut Costs of War Project dari Universitas Brown, lebih dari 176.000 orang tewas akibat intervensi AS selama 20 tahun di Afghanistan, termasuk warga sipil, personel militer Afghanistan, kombatan Taliban, dan tentara negara-negara Barat. Angka itu belum mencakup kematian akibat penyakit atau kelaparan yang dipicu ketidakstabilan politik.

Libya

Pada 2011, Muammar Gaddafi menjadi pemimpin berikutnya yang digulingkan melalui intervensi militer yang melibatkan Amerika Serikat. Kejatuhannya terjadi di tengah gelombang Arab Spring. Protes terhadap rezim yang berkuasa sejak 1969 dibalas dengan tindakan brutal, memicu konflik antara pasukan rezim dan pemberontak.

Dewan Keamanan PBB menetapkan zona larangan terbang. Amerika Serikat bergabung dalam koalisi bersama sekutu NATO, termasuk Inggris dan Prancis, untuk membantu pemberontak, melindungi warga sipil, serta melancarkan serangan udara terhadap pasukan rezim.

Pemberontak merebut Tripoli dan menangkap Gaddafi, yang kemudian tewas pada Oktober 2011. Namun konflik tidak berhenti. Kejatuhan Gaddafi meninggalkan kekosongan kekuasaan tanpa solusi yang jelas dari koalisi, membuka jalan bagi berbagai kelompok bersenjata dan milisi, termasuk ISIS.

Pasukan internasional menghentikan operasi tempur setelah kematian Gaddafi dan melanjutkan dukungan terbatas, seperti pelatihan, pendampingan, serta sesekali serangan udara. Ibrahim Awad menilai intervensi di Libya dilakukan “tanpa rencana untuk memerintah negara,” yang pada akhirnya berujung pada konflik internal. Dampaknya juga disebut serius secara ekonomi mengingat Libya merupakan pengekspor minyak dan tujuan migrasi.

Hingga kini, Libya tetap terpecah. Pemerintah Persatuan Nasional di Tripoli diakui secara internasional, tetapi tidak menguasai seluruh wilayah negara yang terkotak-kotak dalam berbagai struktur kekuasaan.

Suriah

Suriah turut terguncang oleh Arab Spring pada 2011 ketika demonstrasi menuntut demokrasi dan berakhirnya rezim otoriter. Pemerintahan Bashar al-Assad menanggapi demonstrasi damai dengan tindakan brutal, memicu perang saudara yang berlangsung lebih dari 15 tahun. Meski rezim Assad akhirnya tumbang, konflik disebut belum berakhir.

Perang Suriah berkembang menjadi konflik multitahap yang melibatkan aktor internal dan eksternal. Banyak kelompok bersaing memperebutkan wilayah, mulai dari milisi pro-pemerintah, pemberontak moderat, pasukan Kurdi, hingga kelompok seperti Al-Qaeda dan ISIS. Rusia dan Iran mendukung pasukan rezim, sementara Turki mempersenjatai, melatih, dan mendanai kelompok pemberontak Sunni.

Pada 2014, Amerika Serikat masuk dengan tujuan utama memerangi ISIS, yang saat itu menguasai separuh wilayah Suriah dan sepertiga Irak. Serangan udara AS melemahkan ISIS hingga kehilangan kendali teritorial, meski kelompok tersebut tidak sepenuhnya lenyap. Washington juga mendukung kelompok pemberontak, terutama Pasukan Demokratik Suriah di wilayah Kurdistan.

Pada masa jabatan pertama Donald Trump, AS melancarkan serangan terarah dengan rudal Tomahawk pada 2017 terhadap rezim Assad atas dugaan penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil, namun serangan itu tidak ditujukan untuk menggulingkan rezim. Sebelumnya, Barack Obama menuai kritik karena dianggap tidak bertindak tegas ketika rezim Assad dituduh menggunakan senjata kimia pada 2013.

Assad bertahan hingga akhir 2024 dengan bantuan Rusia. Saat itu, kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham yang dipimpin Ahmed Sharaa mencapai Damaskus dan rezim runtuh. Amerika Serikat kemudian menjalin hubungan dengan pemerintahan interim baru yang dipimpin El Sharaa—mantan pemimpin Front al-Nusra, pecahan Al-Qaeda yang kemudian ia tinggalkan. Washington sebelumnya pernah menawarkan hadiah 10 juta dollar AS untuk penangkapannya.

Meski tingkat kekerasan menurun, Suriah tetap terpecah dan berada dalam kondisi rapuh.

Yaman

Amerika Serikat berulang kali melakukan operasi kontra-terorisme di Yaman sejak 11 September 2001, dengan sasaran cabang Al Qaeda di Semenanjung Arab. Yaman memasuki konflik sipil pada 2014 setelah pemberontak Houthi yang didukung Iran merebut ibu kota Sana’a.

Pada 2015, koalisi negara Arab pimpinan Arab Saudi turun tangan melawan Houthi. Amerika Serikat tidak mengirim pasukan darat, tetapi menjual senjata serta memberikan dukungan logistik dan intelijen kepada koalisi. Houthi, yang disebut sebagai gerakan Syiah, kini menguasai sekitar 30 persen wilayah Yaman dan dituduh menjalankan kekuasaan secara represif serta melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia.

Dalam konteks perang Gaza, Houthi melancarkan serangkaian serangan terhadap jalur pelayaran di Laut Merah. Amerika Serikat, berkoordinasi dengan sekutu seperti Inggris, membombardir posisi militer dan infrastruktur Houthi dengan tujuan melindungi jalur pelayaran internasional.

Yaman—negara termiskin di Timur Tengah—mengalami krisis kemanusiaan mendalam akibat konflik berkepanjangan serta ketidakstabilan politik dan ekonomi. Hingga 2023, lebih dari 377.000 orang meninggal, menurut Campaign Against Arms Trade, dengan sebagian besar korban tewas akibat dampak tidak langsung seperti kelaparan, penyakit, dan minimnya layanan dasar. Data PBB menunjukkan hampir 80 persen penduduk Yaman bergantung pada bantuan kemanusiaan, sementara lebih dari empat juta anak tidak bersekolah.

Rangkaian kasus tersebut memperlihatkan bagaimana intervensi asing, termasuk oleh Amerika Serikat, kerap beririsan dengan persoalan domestik di negara-negara sasaran—mulai dari otoritarianisme hingga lemahnya tata kelola—namun tidak selalu menghasilkan stabilitas jangka panjang. Para pengamat menilai, ongkosnya tidak hanya berupa biaya politik dan militer, tetapi juga korban jiwa serta kerusakan sosial-ekonomi yang membekas di kawasan.