BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian Kebudayaan RI dan Komisi X DPR RI menggelar Forum Refleksi 71 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Minggu (19/4/2026). Forum ini mengangkat tema “Budaya sebagai Bahasa Universal dan Pilar Ketahanan Nasional”.
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah, perwakilan Kementerian Kebudayaan RI Anton, serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Dalam paparannya, Ledia menekankan bahwa ketahanan nasional tidak semestinya hanya diukur dari kekuatan militer dan ekonomi. Menurutnya, budaya menyimpan potensi besar yang kerap terabaikan dalam pembahasan ketahanan sebuah negara.
“Kekuatan sebuah negara sering diukur dari militer dan ekonomi. Tapi kita lupa, budaya justru menyimpan potensi besar. Ketahanan nasional dibangun bukan hanya oleh kekuatan ekonomi dan militer, tapi juga budaya,” ujar Ledia.
Ledia juga mengkritik pemaknaan diplomasi budaya yang menurutnya kerap dipersempit menjadi sekadar seremoni pertukaran produk budaya. Ia menegaskan budaya merupakan bahasa universal yang dapat menjadi jembatan ekspresi dan solidaritas antarmasyarakat.
“Budaya bukan hanya tukar menukar makanan, tukar menukar baju. Budaya adalah bahasa universal. Dari budaya lahir ekspresi, jembatan, dan solidaritas. Ini yang harus kita realisasikan dalam politik,” katanya.
Ia menilai semangat Dasasila Bandung tetap relevan untuk merespons situasi global saat ini. Ledia mengingatkan bahwa 71 tahun lalu negara-negara yang baru merdeka datang ke Bandung dengan keragaman budaya dan menunjukkan keberpihakan untuk tidak memihak blok tertentu.
“71 tahun lalu negara-negara baru merdeka dengan keragaman budaya datang menunjukkan keberpihakan: tidak memihak blok. Proklamasi Dasasila Bandung penting. Budaya bisa jadi solusi konflik hari ini,” ujarnya.
Sementara itu, Anton dari Kementerian Kebudayaan RI menyoroti munculnya kembali politik kekuatan dalam dinamika internasional. Ia menyebut, pengalaman KAA dan Dasasila Bandung seharusnya menjadi pengingat bahwa relasi antarnegera tidak semestinya didorong oleh sikap merasa lebih unggul.
“Saat ini mulai muncul lagi sejumlah kekuatan yang merasa lebih daripada negara-negara lain. Ini semestinya tidak terjadi. Kita sudah berhasil dengan KAA dan Dasasila Bandung,” kata Anton.
Anton menekankan bahwa identitas sosial seharusnya diposisikan sebagai alat pemersatu, bukan untuk menegaskan superioritas. “Setiap negara pasti menunjukkan identitas sosialnya. Identitas itu bukan untuk menunjukkan saya lebih dari yang lain, tapi bagaimana identitas itu kita pergunakan untuk bergandengan tangan membangun dunia yang lebih baik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pandangannya tentang peran Indonesia. “Indonesia bisa jadi jembatan,” kata Anton.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut kawasan Jalan Asia Afrika dan Hotel Savoy Homann merupakan simbol hidup diplomasi Indonesia. Ia menilai budaya dapat menjadi “senjata lunak” yang penting dalam percaturan global.
“Kenapa seringkali kita mengukur kekuatan negara pasti dari militer, tapi lupa budaya itu senjata lunak yang besar,” ujar Farhan.
Farhan menyatakan Bandung terbuka untuk kolaborasi dan diskusi yang memperkuat diplomasi budaya. Ia menyebut ruang-ruang seperti Savoy Homann dan Balai Kota dapat dimanfaatkan untuk kegiatan serupa, serta mendorong agar forum-forum refleksi tidak berhenti pada seremoni.
“Budaya menggabungkan dua hal: harta dan martabat. Ini resep bagaimana suatu negara punya ketahanan di percaturan global. Bandung terbuka. Silakan, Savoy Homann, Balai Kota, kita pakai untuk diskusi seperti ini,” katanya.
Ia menambahkan, “Kegiatan seperti ini harus ditingkatkan. ... Jangan perlakukan Bandung cuma seremoni. Ini diplomasi nyata,” tegasnya.
Forum tersebut menyimpulkan bahwa 71 tahun setelah KAA 1955, Dasasila Bandung masih dipandang relevan. Para narasumber menilai, di tengah dunia yang kembali terpolarisasi, diplomasi budaya dapat menjadi salah satu jalan tengah yang dapat ditawarkan Indonesia.
“Bukan hanya harta yang kita utamakan, tapi bagaimana kiranya budaya jadi solusi. Indonesia bisa menjadi fasilitator,” tutup Ledia.
