Klaten, 21 Agustus 2025 — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten merilis laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode Juli 2025 untuk wilayah Kabupaten Klaten dan Boyolali. Paparan tersebut disampaikan dalam kegiatan press release yang digelar pada 20 Agustus 2025 di Aula KPPN Klaten, bersamaan dengan Forum Komunikasi Publik Kementerian Keuangan, dengan narasumber Kepala KPPN Klaten, Tukima.
Dalam rilis itu, KPPN Klaten menyampaikan perkembangan kondisi ekonomi regional, realisasi APBN, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta pembaruan terkait Program Strategis Nasional (PSN).
Untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah, perekonomian pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh 4,96% (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional 4,87%. Inflasi pada Juni berada di 2,20% dan disebut berada di bawah tingkat nasional. Dari sisi sosial, angka kemiskinan tercatat turun menjadi 9,58% (September 2024), sementara Rasio Gini membaik ke 0,364.
Meski demikian, laporan juga mencatat serapan belanja kementerian/lembaga (K/L) masih rendah akibat adanya blokir anggaran sebesar Rp4,46 triliun, yang disebut berdampak pada pelaksanaan PSN seperti bendungan dan proyek kereta api. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dilaporkan turun 8,05% menjadi Rp22,18 triliun, sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) turun 25,24%. Pada sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) berada di 115,59 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 99,07. Pendapatan negara di Jawa Tengah tercatat Rp53,40 triliun atau 41,21% dari target, sementara APBD provinsi disebut mengalami surplus Rp14,14 triliun.
Di Kabupaten Klaten, KPPN mencatat kinerja APBD menurun dibanding 2024. Penurunan pendapatan daerah terutama berasal dari TKD sebesar Rp218,24 miliar atau sekitar 94% dari total penurunan, yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada transfer. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut meningkat Rp39,42 miliar. Struktur belanja masih didominasi belanja pegawai, sehingga terdapat ruang untuk mengoptimalkan belanja yang lebih produktif. Sejumlah indikator sosial juga dilaporkan membaik, antara lain penurunan kemiskinan sejak 2022 dan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara bertahap. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang konsisten disebut sebagai peluang efisiensi.
Untuk Kabupaten Boyolali, kinerja APBD juga dilaporkan menurun, dengan penurunan terbesar berasal dari TKD sebesar Rp108,59 miliar atau 85% dari total penurunan. Di sisi lain, PAD disebut meningkat dari Rp464 miliar pada 2023 menjadi lebih dari Rp603 miliar pada 2025, yang mencerminkan optimalisasi penerimaan lokal. Efisiensi turut ditunjukkan melalui penurunan SiLPA sejak 2024. Indikator sosial juga dinilai positif, dengan kemiskinan turun sejak 2022 meski jumlah penduduk meningkat, serta TPT yang menurun.
Sementara itu, perkembangan pelaksanaan APBN di wilayah KPPN Klaten hingga 31 Juli 2025 menunjukkan realisasi belanja APBN (belanja K/L dan TKD) mencapai Rp2,90 triliun atau 56,49% dari pagu, turun 5,23% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi belanja K/L tercatat Rp676,39 miliar atau 56,50% dari pagu Rp1,197 triliun, turun 18,02% (yoy). Rinciannya, belanja pegawai mencapai Rp410,74 miliar (61,96%) dan naik 4,14%. Belanja barang sebesar Rp259,37 miliar (52,16%) turun 36,21%, yang dikaitkan dengan kebijakan efisiensi 25% sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Belanja modal tercatat Rp5,56 miliar (15,71%) turun 76,88%, sedangkan belanja bantuan sosial sebesar Rp720 juta (44,58%), termasuk penyaluran untuk mahasiswa STAHN melalui KIP.
Adapun penyaluran TKD mencapai Rp2,22 triliun atau 56,48% dari pagu Rp3,93 triliun, turun 0,51% (yoy). Komposisinya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1,276 triliun (55,52%), Dana Desa Rp525,93 miliar (82,76%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp375,85 miliar (47,40%), Dana Bagi Hasil (DBH) Rp43,65 miliar (40,44%), Dana Insentif Fiskal Rp11,48 miliar (50%), serta DAK Fisik Rp3,85 miliar (3,67%). Laporan menyebut efisiensi belanja jangka pendek dapat memperlambat realisasi, namun diharapkan meningkatkan kualitas belanja, dengan satuan kerja menyesuaikan pemotongan uang persediaan (UP) dan prioritas kegiatan.
Dalam kesimpulannya, KPPN Klaten menyatakan APBN menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi dalam merespons dinamika ekonomi. Realisasi belanja pusat di wilayah tersebut mencapai Rp676,39 miliar (56,5%), sedangkan TKD Rp2,22 triliun (56,48%). KPPN Klaten juga menyampaikan upaya mendorong percepatan serapan anggaran melalui komunikasi intensif, revolving GU, dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Laporan ini disusun berdasarkan data per 31 Juli 2025.
