Koalisi lebih dari 450 kelompok Islam di Inggris, termasuk sekitar 350 masjid dan imam, menyatakan akan memboikot tinjauan pemerintah terhadap program anti-radikalisasi Prevent. Sikap ini diambil sebagai bentuk protes atas penunjukan William Shawcross sebagai ketua peninjau program tersebut.

Berbagai organisasi dan individu Muslim menilai penunjukan Shawcross bermasalah karena rekam jejak pernyataannya tentang Islam. Shawcross sendiri pernah menjabat sebagai ketua Komisi Amal (Charity Commission) pada periode 2012–2018.

Pernyataan boikot dari organisasi Muslim

Boikot ini didukung oleh beragam kelompok dari seluruh Inggris, termasuk Association of Muslim Lawyers, Muslim Youth Network, Advancing Voices of Women Against Islamophobia, serta puluhan badan lokal dan regional. Mereka menandatangani pernyataan bersama yang menegaskan tidak akan terlibat dalam proses tinjauan.

Dalam pernyataan itu, para penandatangan menyebut Shawcross memiliki “rekam jejak permusuhan terhadap Islam dan Muslim” dan menilai tinjauan yang dipimpin olehnya tidak akan dapat berlangsung secara “serius, obyektif, dan kritis”. Mereka juga menyatakan kekhawatiran bahwa keterlibatan organisasi Muslim justru dapat memperkuat legitimasi tinjauan yang berpotensi merekomendasikan kebijakan yang dianggap lebih merugikan komunitas Muslim.

Tanggapan William Shawcross

Shawcross mengatakan ia telah berupaya membahas persoalan moral dan hukum yang muncul ketika Barat merespons ancaman terorisme Islam pasca-serangan 11 September 2001. Menurutnya, hal tersebut menyebabkan sebagian pandangannya “disalahartikan atau disalahpahami”.

Ia juga menyatakan bahwa Prevent memunculkan pandangan yang kuat dan menyebut taruhannya tinggi, mengingat ancaman terorisme ekstrem kanan disebutnya meningkat, sementara terorisme Islam tetap menjadi ancaman global yang bertahan lama. Sebagai peninjau, ia mengatakan akan mempertimbangkan peran Prevent dalam menghadapi ancaman tersebut dan ingin mendengar argumen pro dan kontra berbasis bukti yang dapat diuji, dengan “semangat kolaborasi” untuk mencegah orang terseret ke dalam terorisme dari sumber mana pun.

Kekhawatiran soal kepercayaan komunitas

Pejabat anti-terorisme senior Neil Basu sebelumnya menyatakan bahwa Prevent merupakan peluang terbaik untuk mengurangi kekerasan teroris, namun ia memperingatkan program itu berisiko terdampak di tengah reaksi atas penunjukan Shawcross. Basu mengatakan polisi anti-terorisme akan bekerja dengan peninjau yang dipilih pemerintah dan berharap proses itu memberi kesempatan bagi praktisi Prevent untuk berbagi keahlian demi perbaikan yang bertahan lama.

Namun, Basu juga menekankan pentingnya dukungan dan kepercayaan masyarakat untuk melindungi pihak yang rentan, dan menyatakan kekecewaannya ketika mengetahui sejumlah kelompok kunci berencana memboikot tinjauan tersebut.

Kritik akademisi terhadap Prevent

Koalisi kelompok dan individu Muslim menyatakan akan berkampanye menentang tinjauan yang dipimpin Shawcross serta menyoroti bahaya yang mereka nilai muncul dari kebijakan Prevent.

Profesor Nasar Meer dari University of Edinburgh, yang bergabung dalam boikot, menyebut Prevent sebagai kebijakan buruk yang menurutnya semakin memburuk dari waktu ke waktu. Ia mengatakan tinjauan independen terhadap dampak kebijakan itu—termasuk yang ia sebut sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara, pembatasan kebebasan fundamental, dan kriminalisasi komunitas—sudah lama dibutuhkan, namun ia menilai tinjauan Shawcross tidak menjanjikan hal tersebut.

Sementara itu, Dr Fatima Rajina dari pusat Stephen Lawrence di De Montfort University menyoroti keberadaan Prevent di organisasi kecil komunitas lokal yang menyediakan layanan seperti kelas ESOL (Bahasa Inggris untuk penutur bahasa lain), kelas menjahit, dan kegiatan lain yang banyak diikuti perempuan Muslim. Ia menilai strategi Prevent membuat organisasi-organisasi tersebut pada akhirnya bergantung pada pendanaan terkait Prevent karena akses pendanaan lain disebut makin dibatasi, sehingga menurutnya kebijakan itu memperluas pengaruhnya ke ruang komunitas yang semestinya aman, namun menjadi ruang pengawasan dan pemantauan.

Latar belakang seruan peninjauan Prevent

Seruan untuk peninjauan independen terhadap Prevent telah muncul selama bertahun-tahun. Para pengkritik menilai kebijakan itu mendorong diskriminasi terhadap orang-orang berlatar belakang atau beragama Muslim serta menghambat ekspresi yang sah.

Prevent mencakup kewajiban hukum bagi sekolah, perwalian NHS, penjara, dan otoritas lokal untuk melaporkan kekhawatiran tentang individu yang dinilai berisiko beralih ke ekstremisme. Kebijakan ini disebut telah memunculkan kasus ketika guru melaporkan anak sekolah dasar kepada polisi karena memiliki senjata mainan atau membicarakan gim video. Terdapat ribuan rujukan setiap tahun, namun angka terbaru menunjukkan hanya 11% dari yang dirujuk pada akhirnya dinilai berisiko mengalami radikalisasi.