Raja Yordania Abdullah II dilaporkan menolak permintaan pertemuan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Permintaan tersebut disebut diajukan sesaat sebelum pecahnya konflik dengan Iran pada 28 Februari lalu.

Penolakan itu dinilai menggagalkan upaya Israel untuk menunjukkan stabilitas hubungan bilateral kepada Amerika Serikat setelah gencatan senjata di Gaza.

Menurut laporan stasiun televisi pemerintah Israel, Kan, pada Selasa, 31 Maret 2026, Yordania mengajukan sejumlah prasyarat sebelum menyetujui pertemuan. Pemerintah Yordania disebut menuntut kejelasan prospek pembentukan negara Palestina yang berdaulat serta jaminan untuk mencegah pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza.

Selain itu, Yordania juga meminta jaminan akses ibadah bagi umat Muslim di Yerusalem serta langkah konkret untuk menghentikan kekerasan oleh pemukim Yahudi terhadap warga Palestina.

Kan melaporkan, pihak Yordania akhirnya membatalkan rencana pertemuan setelah menilai jawaban yang diberikan Israel tidak memuaskan. “Amman enggan memberikan panggung politik bagi Netanyahu melalui pertemuan tersebut. Hubungan kedua negara saat ini hanya akan dilanjutkan melalui saluran keamanan di balik layar,” demikian laporan Kan.

Sumber diplomatik yang dikutip menyebut salah satu alasan utama penolakan Raja Abdullah II berkaitan dengan kebijakan Israel yang menutup kompleks Masjid Al-Aqsa dan situs suci lainnya di Kota Tua Yerusalem. Israel berdalih penutupan itu dilakukan demi alasan keamanan, menyusul meningkatnya intensitas serangan roket sejak konfrontasi dengan Iran dimulai.