Myanmar merampungkan putaran ketiga sekaligus terakhir pemilihan umum yang digelar selama sebulan pada Minggu, 25 Januari 2026. Pemilu yang berlangsung di bawah kendali pemerintahan junta militer itu diperkirakan akan dimenangkan telak oleh partai pro-militer, di tengah kritik bahwa proses tersebut berpotensi memperpanjang dominasi militer dalam pemerintahan.
Pemungutan suara dimulai sejak pukul 06.00 waktu setempat di puluhan daerah pemilihan. Pelaksanaan putaran terakhir ini berlangsung kurang dari sepekan menjelang peringatan lima tahun kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil.
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang mayoritas anggotanya merupakan pensiunan perwira militer, disebut telah menunjukkan dominasi pada dua tahap pemilu sebelumnya. Dalam dua tahap itu, USDP mengamankan lebih dari 85 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sekitar dua pertiga kursi majelis tinggi.
Selain hasil pemilu bertahap tersebut, posisi militer juga ditopang oleh konstitusi yang dirancang oleh militer, yang secara otomatis mengalokasikan seperempat kursi parlemen untuk angkatan bersenjata. Skema ini dinilai memperkuat peran militer dalam struktur pemerintahan pasca-pemilu.
Dari komunitas internasional, Pakar Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Tom Andrews, menilai pemilu telah direkayasa untuk memastikan kemenangan besar bagi sekutu militer. Ia memperingatkan bahwa negara-negara yang mengakui hasil pemilu berisiko ikut melegitimasi kekuasaan junta.
Di tengah proses pemilu, tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi masih berada dalam penahanan, sementara partainya yang populer, Liga Demokrasi Nasional (NLD), telah dibubarkan. Kondisi ini menjadi dasar kritik para pegiat demokrasi yang menilai pemilu berlangsung tidak adil dan berat sebelah.
Panglima militer sekaligus pemimpin junta, Min Aung Hlaing, terlihat mengunjungi tempat pemungutan suara di Mandalay pada Minggu (25/1) dengan mengenakan pakaian sipil. Min Aung Hlaing, yang tidak menutup kemungkinan menjadi presiden setelah pemilu, menyampaikan pernyataan kepada wartawan, “Ini adalah jalan yang dipilih oleh rakyat. Saya juga bagian dari rakyat dan mendukung ini.”
Meski menuai kritik, sebagian warga tetap menggunakan hak pilih dengan ekspektasi rendah. Zaw Ko Ko Myint, seorang guru di Mandalay, mengatakan, “Walaupun saya tidak mengharapkan banyak, kami ingin melihat negara yang lebih baik.” Seorang warga Yangon juga menyampaikan sikap pesimistis: “Saya tidak mengharapkan apa pun dari pemilu ini. Semuanya akan terus berlarut-larut.”
Menurut laporan AP News, pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak. Sementara di daerah yang berada di bawah kendali junta, lembaga hak asasi manusia melaporkan adanya intimidasi, pembungkaman kritik, serta penangkapan terhadap warga yang menentang pelaksanaan pemilu.
Sejak kudeta 2021, Myanmar terjerumus dalam perang saudara yang melibatkan junta, kelompok pro-demokrasi, dan pasukan etnis bersenjata. Kelompok pemantau konflik memperkirakan lebih dari 90 ribu orang telah tewas. Partisipasi pemilih pada pemilu kali ini juga tercatat jauh lebih rendah dibandingkan pemilu bebas yang diselenggarakan pada 2020.
