Ketidakpastian ekonomi global masih membayangi, dipicu tensi geopolitik yang mendorong volatilitas harga komoditas serta kebijakan suku bunga tinggi di berbagai negara. Pergerakan harga minyak mentah yang sempat berada pada kisaran 85–90 dolar AS per barel menjadi salah satu indikator tekanan tersebut. Di saat yang sama, suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (Federal Funds Rate/FFR) yang bertahan di kisaran 5,25–5,5 persen ikut memengaruhi kebijakan di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dalam situasi itu, Bank Indonesia perlu menjaga disparitas suku bunga untuk menahan potensi arus modal keluar (capital outflow) dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Di tengah tekanan eksternal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke Washington D.C. untuk menghadiri Spring Meetings IMF–Bank Dunia, yang diposisikan sebagai upaya diplomasi ekonomi guna menjaga kepercayaan pasar dan investor.
Kunjungan ini berlangsung ketika IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global cenderung stagnan di level 3,2 persen. Sementara itu, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen, lebih rendah dari target pemerintah dalam APBN yang mematok pertumbuhan 5,2 persen. Selisih proyeksi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara target domestik dan penilaian lembaga internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Di Washington, Purbaya tidak hanya bertemu dengan pejabat IMF dan Bank Dunia, tetapi juga melakukan pertemuan dengan 18 investor global, termasuk BlackRock dan Goldman Sachs. Dalam pertemuan-pertemuan itu, ia menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat, salah satunya ditunjukkan oleh rasio utang terhadap PDB yang disebut berada di kisaran 38–39 persen, jauh di bawah batas 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Menurut narasi yang dibawa dalam rangkaian pertemuan tersebut, pemerintah juga berupaya menegaskan komitmen konsolidasi fiskal, termasuk menjaga defisit anggaran tetap rendah, di tengah transisi pemerintahan. Purbaya menyampaikan keberatan terhadap proyeksi Bank Dunia dan menyatakan lembaga itu “salah hitung” karena dinilai belum menangkap dinamika sektor riil dan kebijakan makroprudensial yang berjalan. Ia juga disebut memperoleh respons positif dari IMF terkait kedisiplinan fiskal Indonesia, serta menyampaikan adanya sinyal positif dari lembaga pemeringkat seperti S&P.
Namun, dari dalam negeri muncul catatan kritis atas optimisme yang disampaikan dalam diplomasi tersebut. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai kepercayaan investor tidak cukup dibangun melalui presentasi singkat, dan menyebut investor cenderung bersikap wait and see. Ia menggarisbawahi tiga isu yang menurutnya akan menjadi penentu.
Pertama, kredibilitas fiskal. Rizal menyoroti bahwa komitmen menjaga defisit akan diuji oleh kebutuhan belanja negara ke depan. Tanpa strategi perluasan basis pajak yang jelas, janji konsolidasi fiskal berisiko dipersepsikan lemah.
Kedua, kualitas pertumbuhan. INDEF mempertanyakan apakah aliran investasi yang masuk benar-benar mendorong penciptaan lapangan kerja dan aktivitas sektor riil, atau lebih banyak bersifat portofolio yang spekulatif dan mudah keluar sebagai hot money.
Ketiga, reformasi subsidi energi. Rizal menilai ruang fiskal akan terus tertekan bila subsidi energi masih berbasis harga dan belum beralih menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran. Dalam kondisi harga minyak global yang fluktuatif, beban fiskal bisa meningkat dan mengganggu prioritas belanja lainnya.
Secara keseluruhan, kunjungan Purbaya ke Washington mencerminkan upaya pemerintah menjaga persepsi dan kepercayaan internasional terhadap ekonomi Indonesia di tengah tekanan global. Namun, catatan dari INDEF menunjukkan bahwa diplomasi di luar negeri tetap perlu diikuti langkah kebijakan yang konsisten di dalam negeri, terutama terkait kekuatan fiskal, arah investasi, dan reformasi subsidi, agar optimisme yang dibangun tidak berjarak dengan realitas ekonomi domestik.
