Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum akan merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, meski perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian. Kementerian Keuangan menilai posisi fiskal saat ini masih cukup kuat untuk meredam berbagai tekanan sehingga belum ada kebutuhan mendesak untuk mengubah postur APBN.

Menurut Purbaya, penerimaan negara dinilai masih cukup baik untuk menopang belanja pemerintah. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah belum melakukan penyesuaian APBN 2026.

“Sebelumnya banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN-nya? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, APBN 2026 memang dirancang dengan skema defisit agar pemerintah memiliki ruang untuk mendorong kegiatan ekonomi. Pada tahun ini, pemerintah juga mempercepat belanja sejak awal tahun agar dampaknya lebih terasa bagi masyarakat dan dunia usaha.

“Memang APBN didesain untuk defisit. Sekarang kami mendorong belanja lebih merata sepanjang tahun supaya dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian lebih terasa,” ujarnya.

Meski demikian, Purbaya menyebut pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila tekanan ekonomi global meningkat. Jika kondisi memburuk, penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk perubahan APBN, dapat dilakukan.

“Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, tentu kita akan mengatur APBN. Tapi saat ini kita memulai dari posisi fiskal yang kuat,” kata dia.

Purbaya juga meminta masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap kondisi fiskal pemerintah. Ia menegaskan pengelolaan APBN tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah terus memantau sektor energi, khususnya produksi minyak dan gas bumi. Optimalisasi lifting migas diharapkan dapat menopang penerimaan negara sekaligus memperkuat ketahanan fiskal dalam beberapa tahun ke depan.