Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan penyusunan APBN Tahun 2027 harus mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus efektif menekan ketimpangan sosial, di tengah ancaman tekanan ekonomi global yang berkelanjutan.
DPR RI bersama pemerintah mulai membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 pada masa persidangan ini, dengan mempertimbangkan berbagai risiko ekonomi dari luar negeri.
Menurut Puan, penyusunan kebijakan fiskal untuk 2027 dihadapkan pada situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Karena itu, fokus kebijakan tidak semata mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas, mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara lebih merata.
“DPR RI memahami bahwa penyusunan kerangka kebijakan fiskal tahun 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko,” kata Puan, Selasa (12/5).
Puan juga menyoroti dampak kondisi ekonomi global terhadap fleksibilitas anggaran negara. Di satu sisi, pemerintah tetap berkewajiban melanjutkan pembangunan nasional, namun di sisi lain ruang fiskal dinilai semakin terbatas.
Dalam konteks tersebut, DPR RI mendorong pemerintah melakukan efisiensi dan penajaman belanja agar program-program strategis tetap dapat berjalan optimal. Puan menekankan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam memperoleh akses pembangunan.
Ia menyebut sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan transportasi harus tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
“Sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan transportasi harus tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup rakyat,” tegas Puan.
Adapun Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 resmi dimulai pada 12 Mei 2026 dan akan berlangsung hingga 21 Juli 2026. Seluruh anggota dewan diimbau menjalankan fungsi kedaulatan rakyat secara penuh demi menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
