Jakarta — Profesor Hubungan Internasional dari Hosei University, Takeshi Yuzawa, menyatakan kerja sama keamanan antara Jepang dan ASEAN terus berkembang melalui tiga pilar utama: penguatan hukum maritim dan kerja sama penjaga pantai, kerja sama pertahanan, serta kolaborasi menghadapi isu-isu keamanan baru seperti penanggulangan bencana dan keamanan siber.
Pernyataan itu disampaikan Yuzawa dalam kuliah umum bertajuk “Japan’s Security Cooperation with ASEAN: Evolution, Challenges, and Implications for Indo-Pacific Regional Order” yang digelar di Sekretariat Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Rabu, 8 Oktober 2025.
Pilar pertama: penguatan keamanan maritim dan penjaga pantai
Yuzawa menjelaskan, kerja sama keamanan Jepang–ASEAN berawal dari dukungan peningkatan kapasitas bagi penjaga pantai di sejumlah negara Asia Tenggara. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan kesadaran Jepang bahwa tantangan keamanan paling mendesak di kawasan Asia Tenggara bersifat maritim.
“Kerja sama ini dimulai dengan dukungan peningkatan kapasitas untuk penjaga pantai negara-negara ASEAN,” ujar Yuzawa.
Sejak akhir 2000-an, Japan Coast Guard disebut memberikan bantuan komprehensif kepada mitra-mitranya di ASEAN. Bentuk dukungan itu mencakup penyediaan peralatan seperti kapal patroli, program pelatihan multi-tahun bagi personel ASEAN di Japan Coast Guard Academy, serta pengiriman ahli Jepang untuk pendampingan teknis di lapangan.
Selain bantuan kapasitas, Jepang juga rutin menyelenggarakan latihan bersama antara Japan Coast Guard dan lembaga maritim negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Yuzawa mencontohkan, pada 2023 Jepang memberikan dua kapal patroli perikanan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia, serta menandatangani perjanjian penyediaan kapal patroli lepas pantai besar untuk Indonesia. Bantuan serupa juga diberikan kepada beberapa negara ASEAN lainnya untuk memperkuat kapasitas keamanan maritim kawasan.
Pilar kedua: kerja sama pertahanan
Pilar kedua, menurut Yuzawa, adalah pertahanan. Ia mengatakan sejak pertengahan 2010-an Jepang memperluas keterlibatannya dari lembaga maritim sipil menuju kerja sama pertahanan yang lebih komprehensif, termasuk transfer peralatan militer dan latihan bersama.
“Perkembangan ini dimungkinkan oleh perubahan kebijakan keamanan nasional Jepang melalui prinsip proactive pacifism,” jelas Yuzawa.
Ia merujuk pada tiga prinsip baru transfer teknologi dan peralatan pertahanan yang diadopsi pada 2014, yang mencabut larangan ekspor senjata hampir total sejak 1967. Dalam kerangka hukum baru tersebut, Jepang menandatangani perjanjian transfer peralatan pertahanan dengan sejumlah negara ASEAN, antara lain Filipina, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Singapura.
Yuzawa juga menyinggung kerangka Vientiane Vision yang diperkenalkan Jepang pada 2016 sebagai upaya memperkuat kerja sama pertahanan dengan ASEAN, meliputi keamanan maritim, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana (HADR), serta keamanan siber. Kerangka itu direvisi menjadi Vientiane Vision 2.0 pada 2019 agar selaras dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), dengan prinsip yang disebut sejalan dengan Doktrin Fukuda 1977: kerja sama hati ke hati, kesetaraan, dan keterbukaan.
Pada 2023, Jepang meluncurkan inisiatif Japan-ASEAN Ministerial Initiative for Enhanced Defense Cooperation (JASMINE) untuk mendorong kerja sama pertahanan ke tingkat baru. Menurut Yuzawa, JASMINE menyoroti empat fokus: menciptakan lingkungan keamanan yang menolak perubahan status quo melalui paksaan, memperluas kerja sama pertahanan, memperkuat persahabatan antarpejabat militer Jepang dan ASEAN, serta mendukung kerja sama pertahanan antara ASEAN dan negara-negara Pasifik.
Pilar ketiga: isu keamanan baru—bencana dan siber
Pilar ketiga mencakup kerja sama pada isu-isu keamanan baru, termasuk penanggulangan bencana dan keamanan siber. Yuzawa menilai bidang ini relatif tidak kontroversial dan memungkinkan keterlibatan langsung lintas militer di seluruh negara ASEAN tanpa memandang perbedaan politik atau orientasi keamanan.
Di bidang penanggulangan bencana, Jepang disebut telah menginvestasikan lebih dari USD40 juta melalui Japan-ASEAN Integration Fund untuk memperkuat ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre). Dukungan itu termasuk pembentukan Disaster Emergency Logistics System for ASEAN (DELSA) sebagai pusat logistik bantuan darurat kawasan.
Jepang juga aktif dalam pelatihan dan latihan bersama HADR, serta menyelenggarakan Japan-ASEAN HADR Invitation Forum yang berfokus pada edukasi dan pelatihan aspek hukum, operasional, dan teknis penanggulangan bencana.
Dalam keamanan siber, Jepang dan ASEAN disebut mengakui ancaman ransomware, spionase digital, dan kejahatan siber lintas negara yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Sejak 2018, Jepang mendukung pendirian ASEAN-Japan Cyber Security Capacity Building Center di Bangkok untuk melatih pejabat dari 10 negara ASEAN. Yuzawa menambahkan, sebagai bagian dari JASMINE, Jepang juga meluncurkan Japan-ASEAN Cyber Security Cooperation Forum pada 2023 guna memberikan pelatihan praktis bagi personel pertahanan ASEAN.
Konteks regional
Yuzawa menilai pendorong utama intensifikasi kerja sama keamanan Jepang–ASEAN adalah ketegangan di Laut Cina Selatan yang meningkat sejak awal 2010-an, menyusul aktivitas militer dan klaim sepihak Tiongkok. Ia menyebut insiden Scarborough Shoal standoff pada 2012 serta pembangunan pulau buatan secara masif sebagai perkembangan yang menantang stabilitas kawasan.
Menurut Yuzawa, kerja sama Jepang–ASEAN kini menunjukkan konvergensi kepentingan keamanan yang semakin kuat. Selain Laut Cina Selatan, ia menilai ancaman lintas negara seperti perompakan di Selat Malaka, bencana alam, hingga serangan siber mempertegas urgensi kolaborasi keamanan yang terintegrasi.
“Kolaborasi ini bukan hanya soal pertahanan, tapi juga mencerminkan visi bersama untuk menjaga Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai, stabil, dan berbasis hukum internasional,” pungkas Yuzawa.
