Produksi berkelanjutan kian dipandang sebagai fondasi penting bagi ekonomi hijau. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) mendefinisikannya sebagai proses menciptakan produk melalui cara yang efisien secara ekonomi, sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan melestarikan sumber daya.
Kebutuhan untuk mendorong produksi “hijau” menguat karena besarnya peran industri manufaktur dalam perekonomian global, namun juga diiringi jejak lingkungan yang besar. Data Forum Ekonomi Dunia (2023) menunjukkan industri manufaktur setara dengan 16% dari PDB global, tetapi menyumbang hampir 20% emisi karbon dan mengonsumsi lebih dari separuh energi global. Kondisi ini membuat produksi berkelanjutan dinilai krusial untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Di Vietnam, arah kebijakan tersebut telah masuk ke berbagai strategi nasional, terutama melalui Strategi Pertumbuhan Hijau. Strategi ini menargetkan pengurangan emisi, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, serta upaya menjamin hak-hak generasi mendatang.
Meski manfaat jangka panjangnya kerap disebut menjanjikan, transisi dari model produksi tradisional menuju produksi berkelanjutan masih menghadapi sejumlah tantangan.
Biaya investasi awal tinggi
Hambatan utama yang kerap muncul adalah kebutuhan modal di tahap awal. Untuk membuat proses produksi lebih ramah lingkungan, perusahaan biasanya perlu membeli mesin dan teknologi baru atau meningkatkan lini produksi yang sudah ada. Fictiv (2023) menyebut “premi ramah lingkungan” ini dapat menjadi beban besar, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Walaupun teknologi hijau berpotensi menghemat energi, menurunkan biaya operasional, dan memperkuat reputasi merek dalam jangka panjang, banyak pelaku usaha menilai investasi awalnya masih terlalu tinggi dibanding kemampuan finansial mereka.
Kebijakan dan kerangka hukum belum selaras
Tantangan lain datang dari ketidakkonsistenan regulasi terkait perlindungan lingkungan, pemanfaatan sumber daya, dan pengolahan limbah. Ketidakselarasan aturan dapat memunculkan celah hukum serta membuat pelaku usaha kesulitan mengidentifikasi standar lingkungan yang harus dipenuhi dan sanksi atas pelanggaran. Situasi ini dapat memicu keraguan untuk menerapkan solusi berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam berbagai rujukan kebijakan seperti UU Perlindungan Lingkungan 2020 dan Program Aksi Nasional Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan 2021–2030. Di Vietnam, meski dokumen panduan tersedia, koordinasi antar lembaga dan konsistensi penegakan aturan disebut masih belum merata.
Pasar konsumen ramah lingkungan belum cukup kuat
Dari sisi permintaan, konsumsi hijau menjadi pendorong penting bagi praktik bisnis berkelanjutan. Namun, tidak semua konsumen bersedia membayar lebih untuk produk ramah lingkungan. Di negara maju, PwC (2024) mencatat porsi pembeli produk hijau terus meningkat. Sementara di Vietnam, meski 80% konsumen menyatakan minat (Nielsen, 2022), hanya sekitar 12–18% yang benar-benar memilih membeli produk tersebut (Asosiasi Bisnis Barang Berkualitas Tinggi Vietnam, 2024). Faktor yang disebut memengaruhi antara lain harga produk hijau yang lebih tinggi, pasokan yang terbatas, serta rendahnya kepercayaan terhadap klaim “ramah lingkungan” pada sebagian produk.
Dengan kontribusi manufaktur yang besar terhadap ekonomi sekaligus emisi dan konsumsi energi, produksi berkelanjutan menempati posisi strategis dalam agenda ekonomi hijau. Namun, tantangan biaya, ketidakselarasan kebijakan, dan terbatasnya kekuatan pasar konsumen hijau menunjukkan transisi ini masih memerlukan dukungan yang lebih konsisten agar dapat berjalan efektif.
