Presiden Prabowo Subianto menandatangani Agreement on Reciprocal Trade bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington D.C, pekan ini. Kesepakatan tersebut dipandang sebagai langkah diplomasi ekonomi yang membawa dampak langsung terhadap perdagangan, industri, dan arah kebijakan ekonomi nasional.
Dalam dokumen itu, Indonesia menyepakati sejumlah komitmen, antara lain pengakuan Amerika Serikat sebagai negara dengan perlindungan data yang memadai sehingga memungkinkan pemindahan data pribadi lintas batas. Indonesia juga disebut akan menyesuaikan kebijakan hilirisasi tambang agar produksi smelter asing selaras dengan kuota produksi nasional.
Di bidang perdagangan dan energi, Indonesia berkomitmen meningkatkan impor dari AS. Komitmen itu mencakup impor bioetanol dengan target mandatori E5 pada 2028 dan E10 pada 2030, penambahan impor batu bara kokas, serta pembelian BBM, minyak mentah, dan LPG. Indonesia juga menyatakan komitmen pembelian 50 pesawat Boeing.
Selain itu, Indonesia menetapkan tarif 0% bagi sekitar 98% produk Amerika Serikat. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyatakan kesepakatan tersebut membuka pasar Indonesia yang berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa untuk menciptakan peluang komersial bagi petani dan produsen AS.
Sebagai imbal balik, Indonesia memperoleh penurunan tarif ekspor ke AS dari potensi 32% menjadi 19%, serta fasilitas tarif 0% untuk sejumlah komoditas strategis. Komoditas yang disebut mencakup minyak sawit, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang. Total ada 1.819 pos tarif yang mendapatkan akses preferensial tersebut.
Penurunan tarif ekspor dinilai dapat memperbesar peluang ekspansi pasar bagi sektor agribisnis dan manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor nonmigas dan menyerap banyak tenaga kerja. Dengan akses pasar yang lebih terbuka, potensi peningkatan produksi dan investasi disebut ikut menguat.
Komitmen impor energi dan pembelian pesawat juga diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan perdagangan dan mendukung modernisasi industri. Impor minyak mentah dan LPG disebut dapat menopang kebutuhan energi domestik, sementara pembelian pesawat berpotensi memperkuat armada penerbangan nasional yang berkaitan dengan konektivitas dan logistik.
Meski demikian, terdapat sejumlah hal yang dinilai perlu diawasi dalam implementasinya. Pembukaan impor baju bekas cacahan dan peningkatan impor komoditas tertentu disebut perlu disertai penguatan perlindungan industri dalam negeri agar tidak menekan UMKM dan produsen lokal. Isu pemindahan data pribadi lintas negara juga dinilai harus tetap berada dalam kerangka perlindungan hukum nasional yang kuat.
Di internal pemerintah, peran tim ekonomi kabinet turut disorot. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia disebut memiliki peran penting untuk memastikan kesepakatan diterjemahkan menjadi proyek konkret, terutama terkait investasi dan hilirisasi. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani dinilai strategis karena pengalaman bisnis dan jejaring internasionalnya, serta pemahamannya atas kebutuhan investor dan ekspektasi pasar global.
Kesepakatan ini menggambarkan dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif, di mana perjanjian dagang kerap melibatkan kompromi. Tantangan berikutnya bagi pemerintah adalah memastikan seluruh komitmen dijalankan dengan disiplin kebijakan, sekaligus mendorong manfaat berupa pertumbuhan investasi, peningkatan ekspor, stabilitas energi, dan perlindungan industri dalam negeri.
