Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik publik terkait frekuensi kunjungannya ke luar negeri. Ia menegaskan, agenda tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional serta keberlanjutan lapangan kerja, bukan sekadar perjalanan seremonial.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam tayangan “Prabowo Menjawab 2” yang dirilis pada Minggu (22/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menolak anggapan bahwa perjalanan internasional yang dilakukannya hanya bersifat simbolik.
Menurut Prabowo, dalam praktik hubungan internasional modern, kehadiran langsung kepala negara kerap menjadi faktor penentu untuk membuka jalan bagi kesepakatan ekonomi strategis. Ia menyebut diplomasi tingkat tinggi tidak jarang menemui kebuntuan apabila hanya dilakukan pada level teknis atau birokrasi.
“Banyak negosiasi tidak bisa selesai di meja pejabat biasa. Harus ada keputusan di tingkat pemimpin,” ujarnya.
Prabowo juga menyoroti hasil yang ia sebut konkret dari kunjungan luar negeri, khususnya ke kawasan Eropa. Ia menyatakan diplomasi tersebut turut mendorong terbukanya akses pasar bagi sejumlah komoditas unggulan Indonesia, seperti produk tekstil dan alas kaki, yang dinilainya berkontribusi langsung terhadap keberlangsungan industri domestik.
Dalam konteks kebijakan ekonomi, langkah ini mencerminkan pendekatan diplomasi ekonomi aktif, yakni ketika negara tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar, tetapi juga melakukan intervensi strategis melalui hubungan bilateral dan multilateral. Prabowo menilai upaya semacam itu penting di tengah persaingan global yang semakin ketat dan kecenderungan proteksionisme di sejumlah negara.
Namun, dinamika ini turut memunculkan perdebatan publik mengenai efektivitas dan efisiensi kunjungan luar negeri. Di satu sisi, diplomasi langsung dinilai dapat mempercepat tercapainya kesepakatan strategis. Di sisi lain, publik menuntut transparansi atas hasil konkret setiap perjalanan, termasuk dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Melalui penegasan tersebut, pemerintah berupaya menempatkan diplomasi luar negeri sebagai instrumen ekonomi, bukan sekadar simbol hubungan antarnegara. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap langkah diplomasi benar-benar terukur dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
