Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) ilegal yang beroperasi di kawasan hutan.

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Pemerintah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo juga menanggapi kritik yang menyebut dirinya terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Ia menegaskan perjalanan tersebut bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan bagian dari upaya mengamankan pasokan energi nasional di tengah situasi geopolitik global yang dinilainya semakin tidak pasti.

“Untuk amankan minyak, ya gue harus ke mana-mana!” kata Prabowo, disambut tepuk tangan peserta rapat.

Prabowo mencontohkan kondisi dunia saat ini, termasuk ketegangan di jalur-jalur vital seperti Selat Hormuz, sebagai alasan Indonesia perlu aktif melakukan diplomasi langsung dengan negara-negara produsen energi. “Bukan jalan-jalan, tapi diplomasi perut rakyat,” ujarnya.

Menurut Prabowo, tanpa pendekatan langsung dan hubungan antarnegara yang kuat, Indonesia berisiko kalah dalam persaingan global untuk mendapatkan pasokan energi. Ia menilai dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat melalui harga bahan bakar minyak (BBM) dan stabilitas ekonomi.

Selain itu, Prabowo menyampaikan target agar dalam 2–3 tahun ke depan Indonesia mampu memproduksi bensin dan solar sendiri dalam skala besar. Target tersebut, menurutnya, akan ditempuh melalui hilirisasi batu bara dan pengembangan bioenergi.