Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Pertemuan tersebut membahas percepatan kerja sama bilateral serta sejumlah isu strategis, termasuk persoalan perbatasan dan rencana pembangunan kawasan bersama.
Dalam konferensi pers bersama, Prabowo mengatakan pembahasan mencakup isu bilateral, regional ASEAN, hingga perkembangan global. “Kami membahas secara intens masalah-masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN, dan juga masalah global,” ujar Prabowo.
Di tingkat bilateral, kedua pemimpin menyepakati percepatan kerja sama di berbagai sektor, mulai dari ekonomi dan perdagangan, hingga ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Prabowo menekankan pentingnya penyelesaian isu perbatasan. “Masalah perbatasan, masalah-masalah yang menurut kami berdua adalah masalah-masalah yang harus kita selesaikan secepatnya demi kepentingan yang lebih besar,” katanya.
Salah satu topik yang dibahas adalah kawasan Ambalat. Prabowo menyatakan Indonesia dan Malaysia sepakat mendorong pendekatan melalui skema kerja sama ekonomi berupa pengembangan bersama atau joint development. “Kami sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development. Apa pun yang kami ketemui di laut itu, kami akan bersama-sama mengeksploitasinya,” ucap Prabowo.
Anwar Ibrahim menegaskan semangat persaudaraan dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara, sekaligus menekankan urgensi penyelesaian isu maritim dan perbatasan. Ia mengatakan bila perundingan dari sisi hukum dan peraturan masih menemui kebuntuan, kerja sama ekonomi dapat dipercepat, termasuk opsi pembentukan joint development authority di Ambalat. “Kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan undang-undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerja sama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi joint development authority kalaupun di kawasan Ambalat,” kata Anwar.
Dalam kesempatan yang sama, Anwar menyampaikan apresiasi atas perhatian Indonesia terhadap dinamika di perbatasan. Ia juga menyoroti potensi besar yang dinilai belum dimaksimalkan dalam perdagangan dan investasi kedua negara. “Potensi investasi dan dagang negara kita ini terlalu besar. Tetapi kami berdua merasakan kita belum optimalkan keupayaan ini. Saya setuju dengan kesan Presiden supaya langkah-langkah yang munasabah apa pun yang mungkin untuk kita tingkatkan investasi masing-masing negara,” ujarnya.
Sengketa Ambalat merupakan perselisihan wilayah maritim Indonesia dan Malaysia yang berfokus pada blok Ambalat, kawasan yang disebut kaya minyak dan gas di Laut Sulawesi, di perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dan negara bagian Sabah. Indonesia menyatakan Ambalat masuk wilayahnya sejak 1980 dengan merujuk Deklarasi Djuanda 1957.
Malaysia menyebut kawasan tersebut sebagai Blok ND6 dan ND7 dan mengaitkannya dengan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2002 yang memetakan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Berdasarkan putusan tersebut dan Peta Malaysia 1979, Malaysia mengklaim Blok Ambalat masuk batas wilayah lautnya. Peta 1979 disebut sempat diprotes sejumlah negara ASEAN seperti Filipina, Singapura, dan Brunei, serta juga mendapat protes dari Cina.
Ketegangan di kawasan Ambalat pernah meningkat pada 2005 ketika kedua negara saling mengirim kapal perang dan kapal patroli. Indonesia menuduh Malaysia melanggar wilayahnya karena memberikan konsesi minyak kepada Shell dan Petronas di Blok Ambalat. Malaysia, sebaliknya, menyatakan wilayah tersebut berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) miliknya.
