Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan sekitar 95 hari untuk kunjungan ke luar negeri dalam rentang November 2024 hingga April 2026. Dalam periode itu, ia melakukan 49 kali perjalanan dinas ke 28 negara, dengan sejumlah negara dikunjungi lebih dari sekali. Agenda luar negeri tersebut dipuji pemerintah sebagai upaya menghasilkan capaian konkret, terutama investasi dan kerja sama ekonomi, namun juga memunculkan kritik dari kalangan akademisi terkait efektivitas, transparansi hasil, hingga konsistensi prinsip politik luar negeri “bebas aktif”.

Prabowo menepis anggapan bahwa kunjungannya tidak menghasilkan apa-apa. Dalam sidang kabinet di Istana Merdeka pada Rabu (8/4), ia menegaskan lawatan dilakukan untuk kepentingan bangsa. Ia mengaitkan intensitas perjalanan luar negerinya dengan situasi global, termasuk dampak serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran yang kemudian berkembang menjadi perang dan disebut menghambat pasokan minyak global akibat penutupan Selat Hormuz. Prabowo mengatakan kunjungan luar negeri diperlukan untuk memastikan kebutuhan minyak Indonesia tidak terganggu.

“Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri. Senang jalan-jalan ke luar negeri. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana,” ujar Prabowo.

Data perjalanan menunjukkan puncak lawatan terjadi pada awal November 2024, kurang dari sebulan setelah dilantik. Saat itu Prabowo mengunjungi enam negara dalam sekitar 15 hari berturut-turut: China, AS, Peru, Brasil, Britania Raya, dan Uni Emirat Arab (UEA). Dalam rangkaian tersebut, ia bertemu sejumlah pemimpin, antara lain Xi Jinping, Joe Biden, Keir Starmer, hingga Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, serta menghadiri forum multilateral seperti KTT APEC dan G20.

Menjelang akhir 2024, Prabowo menutup agenda luar negeri dengan kegiatan hampir sepekan di Mesir untuk mengikuti KTT ke-11 Developing Eight (D-8) dan pertemuan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi.

Sepanjang 2025, agenda luar negeri Prabowo tetap padat. Dari 12 bulan, ia hanya tidak melakukan perjalanan luar negeri pada Februari dan Maret. Kunjungan mencakup perayaan hari kemerdekaan India pada akhir Januari 2025 dan pertemuan dengan Perdana Menteri Narendra Modi, lawatan ke Turki pada April 2025 yang disambut Presiden Recep Tayyip Erdoğan, serta kehadiran dalam KTT ASEAN ke-46 di Malaysia. Pada Juli 2025, ia menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil. Pada tahun yang sama, Indonesia juga memperoleh kesempatan berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, dan Prabowo yang menyampaikan pidato.

Pada 2026, perjalanan luar negeri berlanjut. Salah satu agenda yang disorot adalah kehadiran Prabowo dalam pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diorganisir Presiden AS Donald Trump pada 22 Januari 2026, yang misinya mendukung stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pascaserangan Israel. Sekitar sebulan setelah penandatanganan, Prabowo menghadiri rapat perdana forum tersebut di Washington.

Dari total 28 negara yang dikunjungi, Malaysia menjadi tujuan paling sering dengan lima kunjungan, disusul UEA empat kali. AS, Britania Raya, dan Mesir masing-masing tiga kali. China, Rusia, Prancis, Korea Selatan, Jepang, dan Yordania dikunjungi dua kali.

Secara pola, kunjungan Prabowo didominasi pertemuan bilateral, sementara agenda multilateral seperti konferensi intensitasnya tidak sampai 10 kali. Berdasarkan aturan yang diteken Menteri Keuangan pada 2020, biaya kunjungan luar negeri ditanggung APBN, meski besaran biaya tiap perjalanan tidak ditemukan dalam penelusuran yang disebut dilakukan melalui pemberitaan media, portal resmi pemerintah, dan media sosial.

Klaim pemerintah: investasi dan capaian strategis

Pemerintah menilai kunjungan luar negeri menghasilkan capaian konkret. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Indonesia bergabung dengan BRICS, serta mencatat kesepakatan tarif dagang nol persen dengan 27 negara Uni Eropa. Ia juga mengatakan diplomasi Indonesia berhasil menurunkan tarif dagang AS hampir 50% dari 32% menjadi 19%.

Dari Rusia, Teddy menyebut kunjungan Prabowo pada Juni 2025 melahirkan kemitraan bisnis antara Danantara dan Russian Direct Investment Fund (RDIF) senilai Rp35 triliun untuk energi terbarukan, infrastruktur digital, dan sektor strategis lainnya. Kunjungan ke Britania Raya pada Januari 2026 disebut menghasilkan komitmen investasi Rp90 triliun serta penguatan kerja sama maritim dengan pembangunan lebih dari 1.500 kapal nelayan. Teddy menyampaikan informasi dari Menteri Kelautan bahwa produksi dan perakitan kapal dilakukan di Indonesia dan diperkirakan menyerap sekitar 600 ribu pekerja.

Sementara itu, kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Februari 2026 disebut menghasilkan perjanjian bisnis dengan valuasi mencapai Rp575 triliun. Teddy menilai komitmen investasi tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan investor global terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Di bidang stabilitas kawasan dan isu Palestina, Teddy menyebut keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace sebagai langkah nyata untuk terlibat langsung mengurangi intensitas konflik, bukan sekadar menghadiri konferensi.

Pakar: diplomasi menonjol, tetapi bebas aktif dipertanyakan

Dosen hubungan internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menilai peran Prabowo dalam diplomasi Indonesia sangat menonjol dan berkaitan dengan latar belakangnya sebagai mantan tentara yang melihat situasi global melalui doktrin pertahanan. Namun, Radityo mempertanyakan pijakan prinsip “bebas aktif” pada era Prabowo.

Menurutnya, keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Trump membuat Indonesia tidak bisa vokal mengkritik posisi AS. Ia juga menyoroti upaya mendamaikan AS, Israel, dan Iran yang disebutnya justru memperlihatkan kontribusi signifikan Pakistan, bukan Indonesia yang sebelumnya menyatakan ingin aktif sebagai juru runding.

Radityo juga menilai komposisi di Kementerian Luar Negeri mencerminkan Prabowo tidak ingin ada menteri yang memiliki “suara sendiri”. Ia menyinggung penunjukan Sugiono—mantan asisten pribadi Prabowo—sebagai menteri luar negeri, dengan latar pengalaman kebijakan luar negeri yang disebut terutama muncul saat menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR (2019-2024), sementara kariernya banyak terkait dunia militer. Di bawah Sugiono, terdapat tiga wakil menteri, dua diplomat karier dan satu tokoh partai.

Radityo menyebut pendekatan Prabowo memperlihatkan kecenderungan “individualisme” dalam politik luar negeri, yakni keinginan terlibat langsung dalam berbagai urusan luar negeri. Ia menilai terdapat aspek kepentingan personal, antara lain tampil bersama pemimpin dunia.

Radityo mencontohkan momen September 2025 ketika Prabowo tidak menghadiri KTT Shanghai Cooperation Organisation (SCO) ke-25 dan mengutus Sugiono, dengan alasan memantau situasi dalam negeri yang dilanda demonstrasi. Namun beberapa hari setelahnya Prabowo terpantau hadir dalam upacara militer di Beijing memperingati 80 tahun kemenangan China atas agresi Jepang. Radityo menilai dari segi substansi, KTT SCO lebih prioritas, tetapi Prabowo memilih hadir di parade militer, yang menurutnya menunjukkan keinginan tampil langsung.

Dalam parade itu, hadir pula Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong Un, Shehbaz Sharif, hingga Alexander Lukashenko. Radityo mengatakan kehadiran para pemimpin tersebut merepresentasikan karakter “strongman”, dan dengan tampil di forum semacam itu Prabowo seolah mengirim sinyal sebagai “pemimpin besar”.

Radityo juga menyoroti kehadiran Prabowo dalam pembentukan Board of Peace di AS, ketika Prabowo berdiri satu baris dengan Trump, Viktor Orban, dan Javier Milei. Dalam rapat perdana di Washington, Trump bahkan menyebut Prabowo sebagai sosok yang “tangguh”.

Penekanan bilateral dan tuntutan transparansi

Dosen hubungan internasional Universitas Bina Nusantara, Tia Mariatul Kibtiah, menilai ada perbedaan mencolok dibanding era Presiden Joko Widodo. Menurut Tia, pada masa Jokowi kebijakan luar negeri cenderung memperkuat hubungan regional, sementara pada masa Prabowo bertumpu pada bilateralism dengan kunjungan ke negara yang lebih jauh dan pengumuman perolehan investasi.

Tia mempertanyakan apakah pemerintah bisa memastikan efektivitas kunjungan tersebut dalam menghasilkan investasi yang benar-benar berdampak. Ia menyinggung data BPS per Maret 2026 yang menunjukkan investor terbesar di Indonesia masih didominasi negara yang sama, seperti Singapura, Hong Kong, China, Jepang, dan Korea Selatan, dengan Asia tetap mendominasi arus modal.

Ia meminta pemerintah lebih transparan, tidak hanya menyampaikan angka “komitmen investasi”, tetapi juga menjelaskan sektor penempatan modal, potensi serapan tenaga kerja, serta apakah kesepakatan yang diteken merupakan hal baru atau kelanjutan dari perjanjian sebelumnya. Tia juga menyebut investasi asing yang diharapkan menggerakkan ekonomi dinilai belum berjalan maksimal, bahkan ada perusahaan kimia besar yang disebut memilih keluar dari Indonesia.

Selain soal ekonomi, Tia menyoroti klaim keberhasilan diplomasi dalam menjaga stabilitas kawasan. Dalam konteks dampak konflik yang memicu blokade Selat Hormuz, ia menilai diplomasi Indonesia kurang mumpuni untuk memuluskan rute keluarnya dua kapal tanker Pertamina yang tertahan. Ia membandingkan dengan Malaysia yang dinilainya lebih berani mengkritik serangan AS-Israel ke Iran dan kemudian memperoleh akses melewati Hormuz tanpa kendala. Tia menyimpulkan Indonesia tampak “berdiri di dua kaki” dalam upaya menutup posisi nonblok.

Efisiensi anggaran dan frekuensi perjalanan

Intensitas lawatan luar negeri juga disorot dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran yang diumumkan Prabowo. Ia menyatakan pemerintah memangkas anggaran kementerian/lembaga, termasuk pos kunjungan luar negeri pejabat, dan penghematan direncanakan dialokasikan untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, perbaikan sekolah, dan percepatan infrastruktur. Prabowo menyebut kebijakan efisiensi telah menghemat lebih dari Rp300 triliun.

Dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Jakarta pada November 2024, Prabowo meminta pengurangan seminar dan kunjungan kerja. Namun, di tengah seruan penghematan, ia sendiri tetap melakukan banyak perjalanan luar negeri.

Terkait kritik tersebut, Teddy menyatakan perjalanan luar negeri presiden dilakukan secara efisien, efektif, tertib, dan profesional. Ia menyebut pemerintah menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa perlakuan khusus, serta membatasi jumlah perangkat kepresidenan yang mendampingi sesuai ketentuan.

Pertanyaan arah diplomasi

Puluhan kunjungan luar negeri itu memunculkan pertanyaan tentang arah politik luar negeri Indonesia. Pemerintah menegaskan tetap menganut prinsip bebas aktif, yang oleh Prabowo dikaitkan dengan keyakinan “seribu kawan terlalu sedikit”. Dalam pidatonya di World Economic Forum di Davos pada Januari 2026, Prabowo menyatakan integrasi ke tatanan global dapat menghapus batas yang menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menekankan hubungan internasional harus dibarengi perbaikan tata kelola di dalam negeri, termasuk pemberantasan korupsi dan efektivitas administrasi publik.

Namun, Radityo menilai definisi bebas aktif sangat bergantung pada pemerintah yang berkuasa, dan pada era Prabowo ia belum melihat dengan jelas apa yang ingin dicapai. Menurutnya, Indonesia terlihat mendekat ke berbagai pihak yang sedang berkonflik: bergabung dengan BRICS yang di dalamnya ada China dan Rusia, tetapi juga mendukung Board of Peace yang dinilai didominasi AS. Ia mengingatkan, jika ketegangan global meningkat, posisi yang dianggap berada di dua sisi dapat membuat Indonesia “terkunci” dan sulit bergerak karena dipersepsikan masuk ke salah satu blok.

Di tengah klaim capaian investasi dan kerja sama strategis, kritik dari kalangan akademisi menekankan perlunya evaluasi atas efektivitas kunjungan, keterbukaan hasil, serta konsistensi arah diplomasi, terutama ketika kebijakan efisiensi anggaran dijadikan salah satu agenda utama pemerintahan.