Perhatian internasional terhadap kawasan Indo-Pasifik meningkat tajam dalam satu dekade terakhir, seiring pentingnya keamanan jalur komunikasi laut (sea lines of communication/SLOC) bagi kelancaran perdagangan dan kebebasan navigasi. Dalam konteks ini, Indonesia dinilai memiliki posisi geostrategis yang dapat menjadikannya simpul penting untuk memperkuat keamanan maritim regional, sekaligus menjadi mitra utama bagi berbagai negara yang berkepentingan di kawasan, termasuk Amerika Serikat (A.S.).

Kompleksitas tantangan di ranah maritim mendorong kebutuhan pendekatan komprehensif. A.S., yang menyatakan kepentingan menjaga Indo-Pasifik tetap “bebas dan terbuka”, menghadapi tantangan luasnya wilayah dan ketatnya persaingan kekuatan. Karena itu, keterlibatan melalui kemitraan dengan negara-negara kawasan dipandang menjadi faktor penentu untuk mencapai tujuan strategisnya.

Keamanan maritim dan persaingan kekuatan

Indo-Pasifik kini menjadi arena kompetisi kekuasaan, di samping tetap menghadapi ancaman nontradisional. Dalam situasi tersebut, isu keamanan maritim dinilai perlu ditangani secara hati-hati agar tidak memicu gangguan yang berdampak pada perdagangan maritim.

Pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2017 di Vietnam, Presiden A.S. saat itu, Donald Trump, menekankan keterkaitan keamanan ekonomi dan keamanan nasional. Sementara pada Dialog Shangri-La 2018, Menteri Pertahanan A.S. saat itu, Jim Mattis, menyoroti pentingnya kepentingan maritim bersama serta jalur komunikasi laut sebagai “arteri vitalitas ekonomi” yang memerlukan kerja sama keamanan untuk memperkuat hubungan militer dan ekonomi.

Perkembangan hubungan A.S.-Indonesia

Hubungan diplomatik A.S. dan Indonesia telah berlangsung sejak 1949 dan mengalami pasang surut. Namun, reformasi yang dijalankan sejak 1998 dinilai membantu stabilitas politik Indonesia dan membuka jalan bagi peningkatan interaksi kedua negara.

Pada 2006, Menteri Luar Negeri A.S. saat itu, Condoleezza Rice, menyinggung istilah “kemitraan strategis”. Kemudian pada 2009, Presiden A.S. saat itu, Barack Obama, bersama Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, meresmikan kemitraan komprehensif yang mencakup kerja sama pada isu bilateral, regional, dan global, termasuk keamanan. Pada 2015, A.S. memperluas kemitraan tersebut menjadi kemitraan strategis yang lebih luas.

Komandan Komando Indo-Pasifik A.S. (USINDOPACOM) saat itu, Laksamana Harry B. Harris, pada Agustus 2017 menyatakan kemitraan strategis A.S.-Indonesia penting bagi kepentingan nasional kedua negara dan diproyeksikan berkembang lebih cepat pada tahun-tahun berikutnya.

Hubungan pertahanan juga berkembang, termasuk pasca-serangan 11 September 2001 ketika perang global melawan terorisme mengubah prioritas kebijakan A.S. di Asia Tenggara. Indonesia dinilai menjadi mitra penting karena posisinya di dunia Muslim dan pengalamannya menangani terorisme. Pada Januari 2018, Jim Mattis menyebut keterlibatan militer-ke-militer A.S. dengan Indonesia termasuk yang paling intensif dibanding negara lain.

Kerja sama pertahanan tersebut mencakup latihan dan pelatihan, termasuk Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) di bawah USINDOPACOM. Disebutkan hampir 170 latihan militer-ke-militer bilateral digelar setiap tahun.

Indonesia sebagai gerbang Indo-Pasifik

Indonesia berada di pusat ranah maritim global dan berdekatan dengan salah satu jalur perdagangan terpenting yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selat Malaka menjadi salah satu titik keluar-masuk strategis dengan akses ke Laut Cina Selatan.

Nilai perdagangan yang melewati perairan tersebut disebut sekitar 79,1 kuadriliun rupiah (5,3 triliun dolar A.S.) per tahun, termasuk perdagangan senilai 17,9 kuadriliun rupiah (1,2 triliun dolar A.S.) dengan A.S. Sekitar 50.000 hingga 60.000 kapal diperkirakan melintas di Selat Malaka setiap tahun. Karena ketergantungan ekonomi regional dan global pada jalur ini, keselamatan SLOC menjadi pertimbangan strategis, dengan tanggung jawab besar berada pada Indonesia.

Pembajakan di Selat Malaka dilaporkan menurun berkat upaya regional. Serangan kecil pada 2018 disebut sebagai insiden pembajakan pertama yang tercatat sejak Desember 2015. Indonesia disebut berperan dalam memimpin kerja sama antipembajakan dengan memanfaatkan posisinya.

Peran Indonesia di ASEAN dan pendekatan Indo-Pasifik

Peran Indonesia dalam ASEAN, sejak organisasi itu berdiri pada 1967, terkait erat dengan kebijakan luar negeri Jakarta. Pada 2018, Kementerian Luar Negeri Indonesia mendeklarasikan Mekanisme Kerja Sama Indo-Pasifik negara-negara Asia Tenggara dengan menekankan tiga aspek: penghormatan terhadap norma internasional dan penyelesaian melalui dialog; penanganan tantangan keamanan utama; serta penciptaan pusat ekonomi di Samudra Hindia dan Pasifik Selatan.

Dengan kebijakan luar negeri yang berpusat pada ASEAN dan posisi kepemimpinan de facto, Indonesia dinilai memiliki ruang untuk menjalin kerja sama dengan anggota ASEAN maupun mitra eksternal. Sentralitas ASEAN disebut menjadi faktor penting bagi keberhasilan strategi Indo-Pasifik A.S., sementara mitra regional juga dipandang penting bagi ambisi maritim Indonesia.

Jaringan kemitraan Indonesia di kawasan

Indonesia mempertahankan kebijakan luar negeri yang memungkinkan keterlibatan aktif dengan berbagai mitra, termasuk sebagai salah satu negara terdepan dalam gerakan non-blok. Sikap ini disebut membantu Indonesia membangun hubungan kuat dengan Australia, India, dan Jepang, sembari menjaga kerja sama dengan mitra global.

Australia, misalnya, dalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri 2017 menekankan pentingnya memperkuat hubungan dengan Indonesia di bidang ekonomi dan pertahanan, di tengah perkembangan strategis Indo-Pasifik termasuk kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sementara “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific” yang dirilis pada 2019 menegaskan komitmen ASEAN terhadap tatanan berbasis aturan internasional, termasuk norma internasional, transparansi, dan inklusivitas.

Di Asia Selatan, hubungan Indonesia dan India terus berkembang. Pada pertemuan 2019, menteri luar negeri kedua negara berjanji meningkatkan perdagangan bilateral menjadi tiga kali lipat paling lambat 2025, menjadi 746,02 triliun rupiah (50 miliar dolar A.S.). Bidang yang disebut berpotensi dikembangkan meliputi teknik, farmasi, bioteknologi, industri otomotif, layanan teknologi informasi, minyak kelapa sawit, batu bara, dan sumber daya alam. Visi bersama kerja sama maritim India-Indonesia yang diluncurkan pada 2018 juga menekankan pentingnya keamanan maritim Indo-Pasifik.

Di Asia Utara, hubungan Indonesia-Jepang berkembang sejak hubungan diplomatik dibentuk pada 1958. Pada 2019, kedua negara berjanji mempercepat pembahasan Tinjauan Umum Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (GRIJEPA). Disebutkan pula bahwa RCEP berpotensi menjadi perjanjian perdagangan terbesar di dunia, dengan Jepang dan Tiongkok termasuk di antara negara yang menyetujuinya pada 2019.

Indonesia juga memperkuat hubungan dengan Korea Selatan melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IKCEPA) yang diselesaikan pada November 2019. Melalui IKCEPA, kedua negara berencana meningkatkan perdagangan dua arah menjadi lebih dari 447,6 triliun rupiah (30 miliar dolar A.S.) paling lambat pada 2022 melalui penghapusan hambatan tarif, menurut Reuters. Menteri Perdagangan Korea Selatan saat itu, Yoo Myung-Hee, dikutip Reuters menyebut langkah tersebut sebagai sinyal dukungan terhadap perdagangan bebas, terbuka, dan berbasis aturan di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat proteksionisme.

Asia Tenggara dan peluang bagi mitra kecil

Analisis tersebut juga menilai negara maritim kecil seperti Sri Lanka dapat memperoleh manfaat dari peningkatan hubungan dengan Indonesia. Hubungan Sri Lanka-Indonesia disebut bermula sejak abad kelima, sementara hubungan diplomatik modern dibentuk pada 1952. Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sri Lanka pada 2018, kedua pemimpin sepakat memperluas kerja sama di bidang perdagangan, ekonomi, dan peningkatan kapasitas.

Sri Lanka dan Indonesia sama-sama menjadi anggota Asosiasi Negara-Negara Lingkar Samudra Hindia (IORA). Kerja sama yang lebih erat dalam kerangka ini disebut dapat membantu Sri Lanka, mengingat Asia Selatan dinilai tidak memiliki organisasi regional kuat yang dapat mendorong kawasan memaksimalkan manfaat dari Samudra Hindia.

Indonesia, A.S., dan rekomendasi penguatan keterlibatan

Di tengah persaingan pengaruh A.S. dan Tiongkok di Indo-Pasifik, kemitraan yang lebih kuat dengan Indonesia disebut dapat menunjukkan komitmen A.S. kepada kawasan. Netralitas Indonesia dinilai menjadi keunggulan, karena memberi peluang kerja sama tanpa mengabaikan dinamika hubungan Indonesia dengan berbagai pihak.

Analisis tersebut menekankan bahwa agenda seperti kebebasan navigasi, kepatuhan pada tatanan internasional berbasis aturan, serta keamanan SLOC perdagangan maritim dan energi perlu menjadi prioritas pembuat kebijakan di Washington. Namun, keterlibatan A.S. juga disebut perlu mempertimbangkan tekanan ekstraregional dan tantangan maritim Indonesia, mengingat sebagian negara kawasan menilai strategi A.S. berpotensi dimaknai sebagai upaya dominasi.

Sejumlah rekomendasi yang disorot meliputi:

• Kemitraan strategis: Pembentukan aliansi strategis multilateral yang berpusat pada Indonesia dinilai dapat memperkuat kerja sama diplomatik, memanfaatkan posisi Indonesia di ASEAN.
• Kehadiran strategis: Kehadiran di Indo-Pasifik disebut sebagai prasyarat untuk mengatasi persoalan keamanan maritim. Perluasan wilayah demarkasi tanggung jawab USINDOPACOM hingga pantai Afrika Timur disebut dapat meningkatkan kehadiran A.S. di Samudra Hindia.
• Keterlibatan strategis: Keterlibatan disarankan mencakup aspek diplomatik, informasi, militer, dan ekonomi, dengan pendekatan kolaboratif melalui kemitraan A.S.-Indonesia.

Dengan sentralitas geografis, akses ke jalur perdagangan utama, posisi di ASEAN, serta jejaring hubungan dengan berbagai mitra regional dan global, Indonesia dinilai memiliki peran menentukan dalam upaya memperkuat keamanan maritim Indo-Pasifik.