JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dilaporkan telah melampaui USD 112 per barel. Angka tersebut jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang dipatok sekitar USD 70 per barel.

Permintaan itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto. Ia menilai kenaikan harga BBM bersubsidi berisiko memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang dinilai belum sepenuhnya pulih.

Menurut Mulyanto, tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok sudah lebih dulu membebani daya beli. Dalam situasi ekonomi global yang masih bergejolak, ia berpandangan pemerintah seharusnya memberi perlindungan kepada masyarakat, bukan menambah beban melalui penyesuaian harga energi.

Ia juga menyampaikan alternatif penghematan konsumsi energi, salah satunya melalui penerapan work from home (WFH). Skema ini dinilai dapat menekan penggunaan BBM tanpa menaikkan harga di tingkat konsumen.

Selain itu, Mulyanto menyoroti perlunya pembenahan tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Ia menilai penyaluran subsidi masih belum tepat sasaran dan kerap dimanfaatkan pihak yang tidak berhak, mulai dari sektor industri hingga kendaraan mewah. “Perlu ada regulasi yang tegas agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat kecil,” ujar Mulyanto dalam keterangan resminya, Senin (23/3).

Ia menilai pengetatan distribusi akan lebih adil dibandingkan menaikkan harga secara menyeluruh yang berdampak luas pada masyarakat.

Lebih lanjut, Mulyanto mendorong pemerintah segera menyesuaikan asumsi dasar dalam APBN 2026, termasuk harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, serta nilai tukar rupiah. Penyesuaian itu dinilai penting untuk menjaga kredibilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.

Ia mengingatkan, tanpa langkah korektif, tekanan terhadap anggaran negara berpotensi meningkat dan bahkan melampaui batas defisit yang ditetapkan sebesar 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dari sisi belanja, pemerintah juga diminta memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat agar efektivitas anggaran lebih terasa.

Di sisi lain, Mulyanto menilai kenaikan harga sejumlah komoditas global seperti batu bara, minyak sawit, dan gas alam dapat menjadi peluang. Menurutnya, potensi tambahan penerimaan negara dari sektor-sektor tersebut dapat dimaksimalkan untuk menjaga keseimbangan fiskal.

Dengan sejumlah langkah itu, ia menyatakan stabilitas APBN masih dapat dijaga tanpa harus mengorbankan daya beli masyarakat melalui kenaikan harga BBM bersubsidi.