Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) Mulyanto meminta pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi ke berbagai negara untuk mengantisipasi kebuntuan perundingan terkait perang Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berlangsung di Pakistan.
Mulyanto menilai ketegangan di kawasan Selat Hormuz telah memasuki fase yang mengkhawatirkan, bukan hanya dari sisi militer, tetapi juga berdampak pada ekonomi global. Karena itu, ia mendorong adanya rumusan solusi yang “win-win”, adil, dan seimbang bagi semua pihak.
Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019–2024 itu menyebut perkembangan setelah perundingan di Pakistan menemui jalan buntu menunjukkan konflik tidak lagi semata soal keamanan kawasan. Menurutnya, situasi telah bergeser menjadi perebutan kontrol atas arus energi dan perdagangan dunia di Selat Hormuz.
“Dalam situasi ini, dunia menghadapi risiko besar jika pendekatan yang ditempuh justru menghasilkan kondisi ‘loss-loss’ bagi semua pihak,” kata Mulyanto.
Ia juga menyoroti langkah-langkah sepihak, baik berupa pembatasan akses maupun blokade kapal yang masuk dan keluar Selat Hormuz, yang dinilainya menciptakan ketidakpastian serius bagi jalur pelayaran internasional. Mulyanto menilai AS dan Iran sama-sama menunjukkan pendekatan yang berpotensi memperuncing ketegangan.
Menurutnya, bila situasi tidak segera diarahkan ke jalur diplomasi yang konstruktif, dampaknya dapat meluas terhadap stabilitas energi, inflasi global, serta ketahanan ekonomi negara-negara berkembang. Karena itu, ia kembali menekankan perlunya solusi yang adil dan seimbang.
Mulyanto menyatakan prinsip utama yang harus dijaga adalah Selat Hormuz tetap menjadi jalur internasional yang terbuka bagi semua negara, tanpa pungutan sepihak maupun tindakan blokade. Ia menilai kebebasan navigasi perlu dikembalikan sebagai norma utama, sejalan dengan hukum internasional dan kepentingan bersama masyarakat global.
Namun, ia menambahkan solusi berkelanjutan juga tidak dapat mengabaikan kepentingan negara pesisir, khususnya Iran. Ia mendorong agar Iran diberi ruang memperoleh manfaat ekonomi yang sah melalui mekanisme yang transparan dan diakui secara internasional, bukan melalui disrupsi jalur pelayaran.
Dalam kerangka itu, Mulyanto mengusulkan pembentukan mekanisme keamanan maritim bersama yang inklusif dan transparan di Selat Hormuz. Ia berharap mekanisme tersebut tidak hanya menjaga keselamatan pelayaran, tetapi juga menjadi wadah komunikasi langsung antar pihak untuk mencegah kesalahpahaman dan eskalasi yang tidak diinginkan.
Ia menilai dukungan komunitas internasional diperlukan agar solusi yang dihasilkan tidak bersifat jangka pendek, melainkan berkelanjutan. Mulyanto juga menyebut negara-negara pengguna Selat Hormuz, termasuk kekuatan ekonomi besar, perlu berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan melalui kerja sama ekonomi, diplomasi, dan komitmen terhadap hukum internasional.
“Pada akhirnya, Selat Hormuz tidak boleh menjadi alat tekanan geopolitik, melainkan harus menjadi simbol kerja sama global,” ujarnya. Ia menilai solusi “win-win” menjadi jalan yang rasional, seraya menyebut Oman sebagai kunci untuk membuka jalan diplomasi tersebut.
Di sisi lain, Presiden Donald Trump menyatakan Angkatan Laut AS akan mulai memblokade Selat Hormuz menyusul negosiasi damai dengan Iran yang berakhir buntu. Trump mengatakan AS akan mengambil tindakan terhadap setiap kapal di perairan internasional yang telah membayar bea masuk kepada Iran. Ia juga menyebut tidak ada pihak yang membayar bea masuk ilegal yang akan memiliki jalur aman di laut lepas.
