JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hindun Anisah, mendesak pemerintah segera memperkuat stabilitas pasokan serta mengamankan rantai distribusi pangan nasional. Ia menilai langkah antisipatif diperlukan menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang mulai memicu kenaikan harga komoditas pangan akibat gangguan logistik dan ketidakpastian pasokan bahan baku global.
“Kami meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi untuk mencegah harga pangan semakin naik akibat konflik di Timur Tengah. Tak hanya harga pangan tapi juga penting untuk menjaga rantai distribusi. Dalam situasi konflik global, persoalan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal distribusi. Ketika rantai distribusi terganggu, maka pasokan tersendah dan harga akan naik di tingkat konsumen,” ujar Hindun di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Menurut Hindun, dalam situasi krisis geopolitik, kelancaran distribusi menjadi faktor krusial selain kapasitas produksi. Ia menilai gangguan jalur perdagangan internasional dan kenaikan harga energi global berpotensi menimbulkan tekanan berantai yang berujung pada kenaikan harga di tingkat konsumen domestik.
Hindun juga merujuk data Supply Chain Indonesia yang menyebut biaya logistik rata-rata mencapai 14 persen dari harga produk. Dengan porsi tersebut, ia menilai hambatan distribusi—baik karena kenaikan biaya bahan bakar maupun keterlambatan pengiriman—dapat langsung mendorong kenaikan harga pangan di pasar domestik secara signifikan.
Sebagai strategi menghadapi dinamika global, Hindun mendorong pemerintah menjadikan penguatan pasokan pangan domestik sebagai prioritas. Ia menilai capaian swasembada beras pada 2025 perlu dijadikan fondasi untuk memperkuat ketahanan pangan agar tidak rentan terhadap gejolak eksternal.
“Swasembada beras yang berhasil dicapai Indonesia pada tahun 2025 harus dijadikan fondasi utama dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Ini adalah bukti bahwa ketika kita mampu memperkuat produksi dalam negeri, kita lebih tahan terhadap gejolak global,” kata legislator asal Jawa Tengah tersebut.
Selain itu, Hindun mengapresiasi capaian stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang mencapai 4,3 juta ton pada Maret 2026. Ia menyebut angka tersebut sebagai rekor tertinggi dalam sejarah pengelolaan cadangan pangan nasional.
Ia menekankan, stok yang melimpah perlu dioptimalkan sebagai instrumen intervensi pasar yang responsif, terutama untuk meredam lonjakan harga di daerah yang terdampak gangguan distribusi. Hindun juga berharap pemerintah memastikan distribusi CBP tepat sasaran agar kecukupan pangan masyarakat tetap terjaga di tengah konflik Timur Tengah yang masih berlangsung.
