Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi untuk melindungi sektor pertanian nasional dari dampak eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia menilai situasi tersebut berpotensi mengganggu rantai pasok global dan memicu lonjakan biaya produksi petani, terutama menjelang musim tanam.
“Konflik di Timur Tengah bukan hanya isu geopolitik, tetapi ancaman nyata bagi rantai pasok pertanian kita. Pemerintah harus bergerak cepat. Jika tidak diantisipasi, petani akan menanggung beban biaya produksi yang sangat tinggi, dan target swasembada pangan kita bisa terancam,” kata Hindun di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).
Hindun menyoroti tekanan harga pupuk di pasar global yang dinilai sulit dihindari. Ia menyebut, berdasarkan data terbaru, harga pupuk nitrogen global meningkat 32,4 persen, sementara harga urea melonjak hingga 50 persen sejak konflik berlangsung. Menurutnya, kondisi tersebut berisiko memberatkan petani jika terjadi di dalam negeri.
Selain kenaikan harga, Hindun juga mengingatkan potensi hambatan logistik. Ia menyebut sepertiga perdagangan pupuk global berbasis laut melewati Selat Hormuz, sehingga gangguan di jalur itu dapat memperparah kelangkaan pasokan pupuk di Indonesia. Kelangkaan pupuk, lanjutnya, bisa memaksa petani mengurangi penggunaan nutrisi tanaman atau menunda masa tanam, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas nasional.
“Jangan sampai saat musim tanam tiba, pupuk justru langka atau harganya tidak terjangkau. Kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga energi global juga akan menekan margin kesejahteraan petani kita,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Hindun mendorong pemerintah memperkuat cadangan pupuk nasional dan mempercepat pengembangan pupuk dalam negeri. Ia juga menyarankan optimalisasi sumber daya lokal, termasuk penggunaan pupuk organik serta pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya dan biogas untuk menekan biaya operasional alat mesin pertanian.
“Ketahanan pangan tidak boleh bergantung pada kondisi global yang tidak menentu. Pemerintah harus memastikan sektor pertanian tetap terlindungi dari gejolak geopolitik agar stok pangan rakyat tetap aman dan harganya stabil,” pungkasnya.
