SURABAYA — Memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah akibat konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran memicu kekhawatiran global terhadap pasokan energi. Di tengah kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus (Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara) menyatakan stok dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya tetap aman dan terkendali.
Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi global secara intensif untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ketahanan energi nasional.
“Saat ini rata-rata ketahanan stok BBM, khususnya di wilayah Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, dipastikan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di momen Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri,” ujar Ahad, Jumat (6/3/2026).
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi selama masa mudik Lebaran 2026, Pertamina disebut telah menjalankan pola build up stock sejak sebelum memasuki Ramadan 1447 Hijriah. Selain itu, perusahaan menerapkan metode RAE (Regular, Alternative, dan Emergency) dalam pengelolaan rantai pasok agar distribusi ke SPBU tidak terhambat.
Sebagai langkah lanjutan, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus dijadwalkan melakukan kick off Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) pada 9 Maret 2026. Satgas ini bertugas memantau kesiapan infrastruktur dan layanan energi bagi masyarakat hingga masa libur panjang berakhir.
Ahad juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying di tengah isu global yang berkembang.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Jika menemukan kendala atau adanya pelanggaran di lapangan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pertamina Contact Center 135,” katanya.
Pertamina menyebut hingga saat ini distribusi dari terminal BBM ke lembaga-lembaga penyalur di wilayah Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara berjalan lancar tanpa kendala berarti. Perusahaan juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan keamanan aset serta kelancaran distribusi energi.
