JAKARTA – Ketidakpastian geopolitik dunia yang ditandai rivalitas negara-negara besar, tarik-menarik kepentingan ekonomi global, dan eskalasi ketegangan politik di sejumlah kawasan dinilai menuntut setiap negara memperkuat ketahanannya. Dalam situasi seperti ini, ketahanan tidak hanya diukur dari kekuatan ekonomi, tetapi juga dari soliditas ikatan sosial masyarakat dalam menjaga stabilitas dan persatuan nasional.

Indonesia sebagai bangsa majemuk disebut menghadapi tantangan serius agar tidak terpecah oleh narasi yang memecah belah. Gagasan para pendiri bangsa, termasuk Ir. Soekarno, menekankan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan apabila dirawat dalam bingkai persatuan.

Namun, bentuk ujian terhadap persatuan nasional dinilai telah berubah. Jika pada masa lalu ancaman kerap hadir secara fisik, era digital menghadirkan tantangan berupa disinformasi, manipulasi opini, dan narasi provokatif yang menyebar cepat melalui media sosial. Fenomena ini dipandang bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan ancaman terhadap kualitas demokrasi.

Perdebatan publik mengenai program dan kebijakan pemerintah di ruang digital disebut sebagai hal wajar dalam demokrasi. Kritik terhadap kebijakan negara merupakan hak warga sekaligus mekanisme kontrol publik. Meski demikian, perlu dibedakan antara kritik yang sehat dengan penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Dalam sejumlah kasus, detail kebijakan kerap beredar secara sepotong-sepotong, dilepaskan dari konteks, atau dipelintir sehingga memunculkan persepsi keliru. Narasi manipulatif semacam ini sering kali menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi.

Media sosial pun dinilai menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, platform digital memperluas partisipasi dan akses informasi. Di sisi lain, tanpa literasi informasi yang memadai, media sosial rentan menjadi saluran hoaks yang berpotensi memecah masyarakat.

Peringatan filsuf politik Hannah Arendt kembali relevan ketika kebohongan yang diulang terus-menerus dapat mengikis kemampuan publik membedakan fakta dan manipulasi. Jika kondisi itu terjadi, ruang demokrasi berisiko berubah menjadi arena polarisasi yang digerakkan sentimen dan emosi, bukan rasionalitas serta fakta.

Dalam konteks ini, kritik tetap dipandang penting sebagai pilar demokrasi, terutama untuk menyempurnakan kebijakan publik, mengawal transparansi, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Namun, kritik yang bermartabat ditekankan harus berlandaskan tanggung jawab, berpijak pada data, disusun dengan argumentasi rasional, serta disampaikan untuk membangun.

Peran generasi muda juga dinilai krusial karena menjadi kelompok paling aktif di ekosistem media sosial dan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini publik. Selain sikap kritis, generasi muda dituntut memiliki literasi digital yang kuat, mulai dari kemampuan memverifikasi informasi, memahami konteks isu, hingga ketahanan untuk tidak mudah tersulut narasi manipulatif.

Di tengah arus informasi yang kerap minim fakta, generasi muda disebut perlu mengambil peran sebagai penjaga nalar publik. Upaya ini dipandang sejalan dengan gagasan tentang bangsa sebagai kehendak untuk hidup bersama, sebagaimana dikemukakan filsuf Prancis Ernest Renan dalam esainya Qu'est-ce qu'une nation? (1882), yang menekankan bangsa bukan semata kesamaan ras, bahasa, atau wilayah, melainkan kehendak kuat untuk bersatu.

Di Indonesia, semangat tersebut juga tercermin dalam doktrin Bhinneka Tunggal Ika yang bersumber dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Pemikiran ini dipandang beresonansi dengan konsep Imagined Communities dari sosiolog Benedict Anderson, yakni kesadaran kolektif yang mengikat banyak orang untuk tetap berada dalam satu kebersamaan politik.

Apabila kehendak untuk bersatu terus dirusak narasi kebencian dan kebohongan, fondasi kebersamaan itu dinilai terancam. Karena itu, merawat persatuan disebut bukan hanya tugas aparat negara, melainkan tanggung jawab moral seluruh warga. Renan menggambarkan bangsa sebagai “plebisit yang diperbarui setiap hari”, yang perlu terus dipelihara agar tidak rapuh.

Di tengah pusaran geopolitik global dan badai disinformasi digital, Indonesia dinilai membutuhkan lebih banyak narasi yang merajut kebersamaan. Kritik tetap diperlukan dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan dengan tanggung jawab, niat memperbaiki, dan komitmen menjaga keutuhan bangsa. Persatuan nasional disebut sebagai kekuatan terbesar Indonesia untuk tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan global.