Perdebatan mengenai arah awal diplomasi Presiden Prabowo Subianto mencuat setelah mantan diplomat Dino Patti Djalal mengkritik prioritas kunjungan luar negeri yang dinilai lebih dulu menyasar pusat-pusat kekuatan besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa, ketimbang negara-negara ASEAN. Kritik itu memunculkan diskusi lebih luas tentang apakah urutan kunjungan mencerminkan komitmen Indonesia terhadap ASEAN, atau justru menunjukkan penyesuaian strategi di tengah perubahan geopolitik global.
Dalam pandangan yang menanggapi kritik tersebut, keberatan Dino dinilai lahir dari cara baca diplomasi yang dianggap konvensional dan terlalu menekankan simbolisme “ASEAN-sentrisitas”. Argumen yang menilai Indonesia mengabaikan ASEAN hanya karena urutan kunjungan disebut sebagai kesimpulan yang tendensius, karena tidak melihat tujuan strategis yang lebih besar di balik pilihan destinasi awal.
Penekanan utama dari tanggapan ini adalah bahwa stabilitas Asia Tenggara dinilai tidak hanya ditentukan oleh negara-negara kawasan, melainkan sangat dipengaruhi dinamika persaingan kekuatan besar, terutama Beijing dan Washington. Karena itu, kunjungan awal ke negara-negara tersebut dipahami sebagai bentuk diplomasi preventif untuk memastikan rivalitas dua kekuatan tidak menjadikan ASEAN arena pertarungan kepentingan.
Pandangan tersebut juga mengaitkan langkah Prabowo dengan kerangka “Great Power Politics” yang menilai negara menengah perlu bernegosiasi langsung dengan kekuatan besar agar tidak menjadi korban dalam persaingan global. Selain itu, disebut pula pentingnya komunikasi langsung antarkekuatan untuk menghindari risiko eskalasi konflik besar, sejalan dengan gagasan tentang pencegahan jebakan konflik global.
Di sisi lain, tanggapan ini menyoroti kondisi ASEAN yang dinilai menghadapi krisis relevansi, antara lain karena kebuntuan dalam isu Myanmar dan Laut Tiongkok Selatan, serta keterbatasan mekanisme konsensus yang kerap menyulitkan pengambilan keputusan. Dalam konteks itu, memprioritaskan kunjungan ke kawasan yang disebut sedang buntu dipandang sebagai pemborosan modal politik pada awal masa jabatan.
Selain dimensi geopolitik, argumentasi tersebut menekankan tujuan penguatan kapasitas domestik. Kunjungan ke Eropa dan Amerika Serikat diposisikan sebagai upaya memperkuat aspek politik, pertahanan, dan ekonomi Indonesia, termasuk dorongan transfer teknologi dan penguatan postur pertahanan. Dalam kerangka ini, posisi tawar Indonesia di ASEAN disebut akan meningkat jika Indonesia memiliki kekuatan internal yang lebih solid.
Isu ekonomi turut menjadi bagian penting dalam pembelaan atas prioritas kunjungan ke negara-negara besar. Disebutkan bahwa Indonesia mengejar target pertumbuhan 8% melalui ambisi hilirisasi, sehingga membutuhkan modal dan teknologi yang dinilai tidak memadai jika hanya mengandalkan kerja sama dengan sesama anggota ASEAN. Langkah tersebut digambarkan sebagai bentuk economic statecraft, termasuk apa yang disebut sebagai “Diplomasi Pangan”, dengan tujuan membangun komitmen investasi dan dukungan teknologi.
Argumen yang menilai langkah ini berisiko menjauhkan Indonesia dari ASEAN juga dibantah. Kunjungan lintas blok justru dipandang sebagai upaya mendefinisikan ulang politik luar negeri Bebas-Aktif agar lebih proaktif. Dalam kerangka itu, kepentingan ASEAN disebut tetap tercakup karena stabilitas kawasan sangat terkait dengan relasi negara-negara besar.
Tanggapan tersebut juga menekankan bahwa modernisasi pertahanan membutuhkan komitmen tingkat tinggi dari negara produsen, sehingga agenda itu dinilai tidak semestinya tertunda demi urusan protokoler regional. Dalam perspektif ini, kedaulatan dan kepentingan strategis Indonesia—termasuk isu keamanan—dipahami memerlukan dukungan konkret berupa kerja sama teknologi dan penguatan kapabilitas, bukan semata pernyataan bersama.
Pada akhirnya, kritik Dino diposisikan sebagai cerminan cara pandang generasi diplomat yang dibesarkan dalam tatanan dunia yang lebih stabil, sementara situasi saat ini disebut berada dalam kondisi anarki geopolitik yang menuntut langkah-langkah strategis yang mungkin tidak selalu populer. Dalam narasi tersebut, pilihan Prabowo mendatangi negara besar pada awal masa jabatan tidak dimaknai sebagai pengabaian terhadap ASEAN, melainkan sebagai strategi untuk mengamankan kepentingan Indonesia di tingkat global yang pada gilirannya memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional.
