Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump, yang dilantik pada Januari 2025, menerapkan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap seluruh impor dari China pada bulan berikutnya. China merespons dengan mengenakan tarif 10 persen untuk impor minyak dan alat-alat pertanian dari AS, serta tarif 15 persen untuk batu bara dan gas alam cair (LNG) dari AS.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, menilai dinamika dua kekuatan ekonomi terbesar dunia itu akan berdampak luas, termasuk bagi Indonesia. Menurutnya, hubungan antarnegeri saat ini bersifat saling bergantung, sehingga gejolak yang muncul dari perseteruan ekonomi AS dan China menjadi sesuatu yang sulit dihindari.
Virdika juga menilai AS tengah memasuki fase penurunan hegemonik, sementara China berada dalam fase ekspansi. Dalam situasi tersebut, ia mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam konflik dua kekuatan besar. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi di Sekretariat Perhimpunan INTI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2/2025).
Ia mendorong Indonesia untuk bertumpu pada ASEAN, alih-alih condong ke salah satu pihak. Dengan memperkuat pijakan regional, menurut Virdika, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Ia juga mengingatkan bahwa tanpa kebijakan yang tepat dalam lima hingga tujuh tahun ke depan, Indonesia berisiko hanya bergantung pada salah satu kekuatan global, AS atau China.
Sementara itu, Diplomat Madya Kementerian Luar Negeri RI Direktorat Asia Timur, Victor S. Hardjono, menyebut langkah pemerintah ke depan masih sulit dipastikan. Ia menilai karakter kebijakan Trump sulit diprediksi, sementara kondisi saat ini dinilainya tidak stabil dan cenderung eksplosif. Di sisi lain, ia menyebut China relatif tertutup.
Meski begitu, Victor menekankan pentingnya Indonesia merefleksikan dan merumuskan kembali kepentingan nasionalnya. Ia menilai Indonesia harus terus bergerak maju untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, termasuk dengan menjaga produktivitas dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan.
Dari kalangan akademisi, Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Muhammad Fatahillah, menilai Trump yang berlatar pebisnis cenderung melihat relasi ekonomi dalam kerangka untung-rugi bagi AS. Ia menggambarkan Trump sebagai sosok yang ambisius, materialistis, pragmatis, dan narsis, sehingga berupaya mendominasi.
Fatahillah menilai kebijakan tarif AS dipicu oleh kondisi neraca perdagangan AS yang terus merugi dan kalah dari China, yang kemudian mendorong Trump mengenakan tarif serta membentuk sentimen negatif terhadap China. Ia juga mengaitkan sikap itu dengan pengalaman perang dagang pada masa pemerintahan Trump periode 2017–2021. Menurutnya, China pun tidak tinggal diam dan membalas lewat pengenaan tarif.
Menghadapi perang dagang terbaru ini, Fatahillah berharap Indonesia dapat belajar dari pengalaman sebelumnya. Ia menilai Indonesia perlu mempertimbangkan posisi dan perannya di tingkat global, memproyeksikan dampaknya, serta menyiapkan kebijakan dalam negeri—terutama terkait investasi dan relokasi industri ke Asia Tenggara. Selain itu, ia menekankan pentingnya mencermati kemampuan diplomasi ekonomi Indonesia karena situasinya dinilai lebih kompleks daripada sekadar perang tarif.
