Presiden RI Prabowo Subianto resmi mengutus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk melakukan negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat (AS).
Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai penunjukan utusan tersebut sudah tepat, karena dapat mencegah simpang siur pernyataan pemerintah yang justru berpotensi kontraproduktif. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah menyusun substansi proposal negosiasi yang realistis dan menghasilkan solusi saling menguntungkan.
Wijayanto menekankan bahwa respons Indonesia terhadap AS sebaiknya menjadi bagian dari strategi besar transformasi ekonomi nasional. Ia mengingatkan agar substansi negosiasi tidak semata-mata ditujukan untuk menyenangkan Presiden AS Donald Trump, karena dapat memunculkan persepsi bahwa Indonesia menganaktirikan mitra penting lainnya seperti India, China, Korea, Uni Eropa, dan Jepang. Kondisi tersebut, menurutnya, berisiko menimbulkan persoalan baru.
Ia juga menilai poin-poin negosiasi harus sejalan dengan kebutuhan Indonesia. Karena itu, masukan dari dunia usaha dinilai penting untuk didengar dalam penyusunan langkah negosiasi.
Dari sisi komunikasi, Wijayanto menilai strategi bernegosiasi perlu disesuaikan dengan karakter Trump yang disebutnya tidak menyukai pendekatan multilateral. Ia menyarankan agar ide menggunakan payung ASEAN dalam negosiasi dihindari, karena berpotensi memunculkan resistensi dari Trump dan juga tidak mudah menyatukan sikap negara-negara ASEAN yang memiliki kepentingan berbeda.
Wijayanto menyebut Trump sebagai tipe “one man show”. Menurutnya, pembicaraan akan lebih efektif jika diawali komunikasi langsung antara Prabowo dan Trump, lalu dilanjutkan oleh level menteri untuk pembahasan teknis dan implementasi.
Meski demikian, ia menegaskan Indonesia tidak perlu panik menghadapi kebijakan tarif impor resiprokal AS. Ia berpendapat Indonesia bukan China yang dianggap musuh oleh AS dan juga bukan Vietnam yang sangat bergantung pada AS. Karena itu, respons Indonesia dinilai tidak perlu agresif maupun reaktif, melainkan rasional, terukur, dan objektif.
Di sisi lain, Wijayanto menilai kebijakan Trump Reciprocal Tariff (TRT) dapat dijadikan momentum perbaikan. Ia menyarankan pemerintah menyiapkan langkah paralel, antara lain memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan berbagai negara dengan memanfaatkan sentimen “perasaan senasib”, termasuk dengan Uni Eropa, ASEAN, India, Timur Tengah, Afrika, serta Amerika Latin.
Selain itu, ia mendorong penguatan cadangan devisa untuk menghadapi perang mata uang yang diperkirakan berlangsung panjang, serta penerapan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru secara optimal. Ia juga mengusulkan rekalibrasi APBN dengan mengurangi program yang boros anggaran, agar prioritas diarahkan pada program jangka pendek yang berdampak langsung pada daya beli dan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, permintaan dari dalam negeri perlu distimulasi untuk menggantikan permintaan luar negeri yang berpotensi menurun.
Wijayanto turut menyarankan pemerintah memperketat impor legal dan menghentikan impor ilegal secara total. Ia juga menilai penguatan industri jasa keuangan, terutama perbankan dan pasar modal, diperlukan agar mampu menjadi peredam guncangan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Ia menutup dengan menekankan perlunya kebijakan yang komprehensif, konkret, realistis, serta dinarasikan dengan baik. Menurutnya, berbagai kalangan masih belum melihat dengan jelas arah ekonomi yang akan ditempuh pemerintahan Prabowo.
