Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan menjadi sorotan dalam diskursus kebijakan publik. Sebagian pihak menilai program ini menunjukkan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, sementara pihak lain menganggapnya berpotensi menjadi pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
Pengamat kebijakan publik Fakhrido Susilo—Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik President University sekaligus Direktur Eksekutif lembaga penelitian Kiprah—berpendapat MBG merupakan intervensi sosial yang fundamental bagi masa depan bangsa dan perlu dilanjutkan meski dinamika ekonomi global tidak menentu.
Menurut Fakhrido, gejolak ekonomi global tidak hanya dirasakan Indonesia. Ia mencontohkan sejumlah negara seperti India, Brasil, dan Amerika yang juga menghadapi tekanan ekonomi, namun tetap menjalankan program makan siang (midday meal). Ia menilai pemerintah memiliki beragam instrumen kebijakan untuk memitigasi dampak ekonomi tanpa harus mengorbankan MBG.
Fakhrido juga menyoroti fenomena orang tua di Indonesia yang bekerja dengan lebih dari satu profesi. Ia menyebut ada orang tua yang bekerja sebagai buruh pada pagi hari dan menjadi pengemudi ojek online pada sore hari, sehingga perhatian terhadap gizi anak berpotensi terabaikan. Dalam konteks ini, MBG dinilai dapat meringankan beban orang tua sekaligus membantu memastikan anak memperoleh asupan berkualitas tanpa mengganggu produktivitas kerja.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), hingga pertengahan Desember 2025 jumlah dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program MBG mencapai 17.555 unit. Dapur-dapur ini dibangun melalui konversi berbagai bangunan, mulai dari rumah tinggal, ruko, hingga gedung perkantoran, dan ditargetkan melayani puluhan juta penerima manfaat.
Fakhrido menekankan bahwa nutrisi dalam MBG bukan sekadar membuat anak kenyang, melainkan berperan dalam pembentukan kemampuan berpikir. Ia menilai intervensi pada level pendidikan tinggi tidak akan optimal bila fondasi gizi pada usia dini rapuh. Ia mengaitkan hal ini dengan tantangan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk capaian PISA, serta target pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Meski mendukung kelanjutan MBG, Fakhrido mendorong perbaikan efisiensi anggaran. Ia meminta pemerintah melakukan studi komparatif agar tata kelola program dapat menekan biaya tanpa mengurangi kualitas gizi. Ia juga mendorong keterlibatan lembaga penelitian independen untuk melakukan evaluasi dampak (impact evaluation), termasuk menilai apakah MBG meningkatkan kehadiran sekolah, berpengaruh pada kemampuan anak, serta berdampak pada UMKM dan koperasi lokal. Fakhrido menilai kajian terkait MBG masih kurang.
Ia menyebut tanpa data dan riset yang kuat, kebijakan ini akan terus dihantui kontroversi. Namun, ia memandang MBG sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia Indonesia yang perlu dikawal bersama.
Sementara itu, pakar dan edukator kesehatan dr. Rita Ramayulis, DCN, M.Kes, menekankan MBG dapat menjadi solusi konkret untuk menjawab kekhawatiran soal makin jauhnya akses anak-anak terhadap makanan bergizi. Ia juga menilai program ini, apabila dimaksimalkan, berpotensi menggerakkan perekonomian melalui pemanfaatan olahan pangan lokal.
