JAKARTA – Eskalasi konflik di Timur Tengah antara AS–Israel dan Iran dinilai memasuki fase baru yang berpotensi menekan perekonomian global. Kekhawatiran utama tertuju pada kemungkinan terganggunya arus minyak melalui Selat Hormuz, yang dapat memicu lonjakan harga energi dan meningkatkan risiko resesi.
Pengamat militer dan intelijen Nuningtyas Nefo Handayani Kertopati (Nuning) menyebut situasi terkini memperlihatkan dinamika baru dalam sikap politik Washington, meningkatnya risiko keamanan di Selat Hormuz, serta tantangan internal yang dihadapi Iran.
Menurut Nuning, Presiden AS Donald Trump selama ini dikenal cenderung berhati-hati terhadap keterlibatan militer langsung. Namun, ia menilai ada perubahan sikap dalam perkembangan terbaru. “Presiden Donald Trump sebagai isolasionis dan biasanya tidak suka terlibat perang langsung, kali ini nampak terprovokasi Israel menyerang Iran,” kata Nuning dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026).
Isu lain yang menjadi sorotan adalah potensi penutupan Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi energi terpenting di dunia. Nuning menyebut Iran meningkatkan kesiapsiagaan militernya di kawasan tersebut. “Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dikerahkan untuk menutup Selat Hormuz di tengah situasi memanas di Kawasan Timur Tengah,” ujarnya.
Ia merujuk data Badan Informasi Energi AS (EIA) yang menyebut lebih dari 20% konsumsi minyak harian dunia—sekitar 18–20 juta barel per hari—melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara produsen minyak dan gas, termasuk anggota OPEC, sangat bergantung pada jalur ini untuk ekspor. “Jika nantinya selat tersebut ditutup, maka dampaknya akan terasa pada pasokan energi seperti menimbulkan kenaikan harga minyak dunia,” kata Nuning.
Nuning menambahkan, negara-negara Asia seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan termasuk pihak yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan energi yang melewati jalur tersebut. “Negara di Asia seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan sangat bergantung pada energi yang melewati jalur ini. Dampak ekonomi sangat dikhawatirkan dunia,” ujarnya.
Kenaikan harga minyak, menurutnya, berpotensi memperkuat tekanan inflasi global dan mengganggu stabilitas rantai pasok internasional. Karena itu, perkembangan keamanan di Selat Hormuz menjadi perhatian banyak negara.
Di sisi lain, Nuning menilai Iran juga menghadapi tantangan domestik. Ia menyebut rangkaian protes yang dimulai pada 28 Desember 2025 akibat persoalan ekonomi berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas. “Rangkaian protes yang dimulai pada 28 Desember 2025 terkait masalah ekonomi, telah berubah menjadi seruan untuk mengakhiri kekuasaan pemimpin tertinggi Iran,” katanya.
Pemerintah Iran, lanjut Nuning, menyebut demonstrasi tersebut sebagai “kerusuhan” yang didukung oleh musuh-musuh Iran. Ia menilai situasi ini turut memengaruhi stabilitas internal pemerintahan. “Pemerintahan Presiden Khamenei juga sedang menghadapi melemahnya Self Determination sebagai penguasa,” ujarnya.
Dalam konteks global, Nuning juga menyinggung keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) sebagai bagian dari peran aktif Indonesia di panggung internasional. Menurutnya, BoP dipandang sebagai forum yang berupaya mendorong perubahan tata kelola global, termasuk dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah.
“Jika kita melihat BoP dalam konteks perubahan tata kelola global, utamanya upaya perdamaian dalam konflik berkepanjangan, terutama di Timur Tengah, secara historis lebih sering ditentukan oleh peran kekuatan besar dibanding institusi internasional. Oleh karenanya BoP oleh negara anggotanya dianggap mampu menjadi kekuatan besar tersebut,” kata Nuning.
Ia menyebut keikutsertaan Indonesia dapat dimaknai sebagai bagian dari komitmen diplomasi aktif untuk mendorong stabilitas dan perdamaian, sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih luas. “Kalau kita lihat positifnya Presiden Prabowo bisa mendapat info lebih cepat terkait rencana Amerika dan sekutunya, contohnya bisa memberi masukan yang bisa juga membantu Palestina agar tak melulu diserang Israel,” ujarnya.
Namun, Nuning mengingatkan adanya risiko bila forum tersebut menghasilkan kebijakan yang tidak efektif atau memunculkan dampak lanjutan. “Risiko utama adalah jika BoP mengambil kebijakan yang tidak efektif atau menimbulkan residu negatif, Indonesia dapat dianggap melegitimasi kebijakan tersebut karena menjadi bagian dari mekanisme itu,” tegasnya.
Secara keseluruhan, Nuning menilai eskalasi konflik AS–Israel dan Iran dapat berdampak luas terhadap stabilitas kawasan dan ekonomi global. Ia menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan atas perkembangan situasi, di tengah perhatian dunia terhadap langkah para pihak dalam meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas.
